Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah kota (Pemkot) menyusun rencana pengembangan transportasi massal/umum untuk mengatasi kemacetan.
Jokowi mengatakan, pada tahun 2045, diperkirakan 70% penduduk Indonesia akan ada di perkotaan. Jika di dunia, pada tahun 2050, diperkirakan 80% penduduk dunia akan ada di perkotaan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Setiap Kota Miliki Strategi dan Gagasan Besar
Beban kota diperkirakan menjadi sangat berat. Karena itu, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia.
"Oleh sebab itu rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum harus disiapkan," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Selasa (4/6).
Menurut Jokowi, jika bayangannya selalu subway, MRT, dan LRT, maka biayanya mahal. Misalnya, biaya pembangunan MRT sekarang sudah Rp 2,3 triliun per kilometer (Km), biaya LRT dengan gerbong yang dibuat di Inka kurang lebih Rp 600 miliar per Km, dan kereta cepat Rp 780 miliar per Km.
Baca Juga: Apeksi Sebut, Pembangunan di Daerah Lebih Akurat dengan Adanya Pusat Data Nasional
Jokowi bilang, saat ini ada ART (Autonomous raipid transit) yang tidak memakai rel, tapi memakai magnet yang biayanya jauh lebih murah.
Ia mempersilahkan, jika ada pemerintah kota yang APBD nya memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan Kemenhub. Skema pendanaannya bisa berbagi, misalnya 50% APBN dan 50% APBD.
"Karena kalau tidak, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kota akan macet kalo kota-kota tidak siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya," terang Jokowi.
Baca Juga: Rakernas Apeksi, Mendag Zulkifli Hasan: Sinergi Majukan Perdagangan Indonesia
Jokowi melanjutkan bahwa kota masa depan harus kota yang ramah pejalan kaki, disabilitas, pesepeda, dan lingkungan.
"Kota ini harus green, smart dan friendly," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
