QRIS dan GPN Diprotes AS, Ini Saran Ekonom kepada Pemerintah RI

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

Ekonom dan pakar kebijakan UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, ada sejumlah langkah yang bisa diambil untuk mempertahankan QRIS dan GPN dalam negosiasi dengan AS. 

Achmad menyarankan BI membuka ruang konsultasi terbatas dengan perusahaan asing tanpa mengorbankan prinsip kebijakan. 

Partisipasi asing bisa diizinkan dalam pengembangan teknologi QRIS dan GPN, tetapi dengan syarat transfer pengetahuan dan penggunaan server lokal. 

Pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi. QRIS dan GPN harus dipromosikan bukan sebagai hambatan, melainkan peluang kolaborasi. 

Standar QRIS bahkan bisa dijadikan model untuk negara berkembang lain, sehingga perusahaan AS yang ingin ekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi. 

Baca Juga: BI Bakal Perluasan QRIS Cross Border ke 4 Negara, Simak Rinciannya

Achmad menyarankan Indonesia mengadopsi pendekatan interoperabilitas bertahap. Misalnya, menghubungkan QRIS dengan SGQR dari Singapura atau PromptPay dari Thailand sebelum integrasi global. 

"Langkah ini akan mengurangi kekhawatiran AS sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional," tutur Achmad dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu. 

Sebelumnya, Pemerintah AS mengeluhkan sistem pembayaran QRIS dan GPN di Indonesia. 

Keluhan itu disampaikan lewat dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis USTR pada 31 Maret 2025. 

Dalam dokumen itu, AS menilai perusahaan asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan QRIS dan GPN. 

Baca Juga: Amerika Serikat Persoalkan Sistem QRIS, Bank Indonesia Buka Suara

Laporan USTR dirilis hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal yang menyasar sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ekonom Minta Pemerintah Pertahankan QRIS dan GPN Meski Diprotes AS", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2025/04/26/145243226/ekonom-minta-pemerintah-pertahankan-qris-dan-gpn-meski-diprotes-as?page=all#page2.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News