Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengajak swasta atau perusahaan-perusahaan di daerah ikut membantu membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kami sedang mencari perusahaan-perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya untuk membantu pemerintah dalam program pembangunan perumahan bagi masyarakat," kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Dwityo Akoro Soeranto dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6).
Dwityo menjelaskan, pemerintah tidak dapat melaksanakan program perumahan sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak agar program perumahan dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Awal Juni, proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 3 capai 46,74 persen
"Saat ini Kementerian PUPR terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) untuk masyarakat dan kami harap perusahaan di daerah bisa memaksimalkan penyaluran dana CSR lewat program perumahan," kata Diwtyo.
Melalui program ini pemerintah berharap akan tersedia rumah layak untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Untuk itu, jika ada perusahaan atau sektor swasta yang ingin ikut berperan dalam program perumahan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
Beberapa isu strategis yang muncul belakangan ini adalah bagaimana pemenuhan rumah layak huni untuk MBR. Mereka harus tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga dapat menghemat waktu perjalanan dari rumah dan meminimalisasi pengeluaran untuk biaya transportasi.
"Lahan di tengah kota kini semakin sulit. Padahal banyak MBR yang bekerja di perkotaan dan jarak tempuhnya jauh sekitar 60 kilometer dan waktu tempuhnya bisa 2 jam," imbuh Dwityo.
Perusahaan di daerah bisa mengajak pemerintah daerah jika ingin menyalurkan dana CSR-nya. Mengingat dana APBD terbatas, perusahaan juga bisa ikut membantu melalui program bedah rumah masyarakat.
Baca Juga: Kementerian PUPR susun 9 dokumen perencanaan kawasan strategis
Untuk diketahui, Kementerian PUPR memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi lebih layak huni untuk MBR.
"Dana bantuannya Rp 20 juta untuk bahan bangunan dan upah tukang untuk satu rumah. Jika perusahaan swasta bisa ikut menyalurkan dana CSR untuk perumahan maka kita bisa perbaiki lebih banyak rumah masyarakat yang saat ini tinggal di RTLH," tuntas Dwityo. (Ardiansyah Fadli)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dicari, Perusahaan Swasta yang Ingin Salurkan Dana CSR untuk Perumahan"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
