Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo menargetkan pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara menyeluruh di Tanah Air. Priorotas pembangunan di daerah pun ditargetkan bisa diselesaikan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, indeks daya saing infrastruktur meningkat dari tahun lalu ranking 60 menjadi 52. Untuk itu, pemerintah menargetkan mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur. Sumatra menjadi salah satu pulau yang menjadi wilayah yang akan merasakan pembangunan infrastruktur.
“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatra berkisar Rp 20,32 triliun,”jelas Basuki pada keterangan tertulisnya, Selasa (10/10).
Ia bilang, anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatra tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun. Lalu peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.
Meski disparitas di Pulau Sumtera masih besar dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatra, dimana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
“Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatra, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” kata dia.
Jalan tol Trans Sumatra yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang. "Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatra mencapai Rp 130 triliun," imbuhnya.
Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas.
Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatra seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif.
Sedangkan pada tahun 2017, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatra. Yakni permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau, pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter/detik yang melayani hingga 48.000 sambungan rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah/hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu.
Untuk perumahan dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur. Rusun pondok pesantren juga dibangun di 6 lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar.
Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, Pesantren terpadu Prof. Dr. Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatra Selatan, dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
Selain rusun juga dibangun rumah swadaya di Padang, dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatra Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
