PUPR akan cari titik temu RUU SDA

Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan melakukan diskusi dengan pengusaha terkait Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA).

Pertemuan tersebut untuk mengatasi penolakan dari pengusaha. Sebelumnya dunia usaha yang juga menggunakan air merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan RUU SDA.

"Pengusaha tidak mungkin tidak diajak, pasti diajak, ini UU kita semua," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (1/8).

RUU SDA dinilai mempersulit dunia usaha dalam mengakses air. Hal itu dikarenakan dalam RUU SDA terdapat aturan pengelolaan SDA yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan SDA melalui perusahaan pelat merah tersebut dinilai Basuki sesuai dengan konstitusi untuk dikuasai negara. Namun, sektor privat pun tidak akan dilarang untuk mengelola SDA.

"Dicari titik temunya, tidak dilarang tapi tidak bisa semaunya sendiri," terang Basuki.

Basuki menegaskan akan terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak. Ia pun menginginkan pembahasan RUU tidak tergesa-gesa sehingga UU menjadi lemah dan dapat digugat kembali di Mahkamah Konstitusi (MK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pada UU PNBP yang baru, SDA masih prioritas sumber pendapatan

Nasional

DPR sahkan RUU PNPB yang baru, ini poin pentingnya

Regional

Penggunaan teknologi nano bubble di Kali Item belum berbuah hasil

Regional

Pemprov DKI pilih percantik Kali Item pengganti revitalisasi sementara

Regional

Pemprov DKI anggarkan dana APBD Rp 580 juta untuk Kali Item

Analisis

Kelola SDA demi anak cucu