kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.326.000 1,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Punya Potensi Aspal 662 Juta Ton, Jokowi Minta Stop Impor Aspal Dua Tahun Lagi


Selasa, 11 Oktober 2022 / 11:29 WIB
Punya Potensi Aspal 662 Juta Ton, Jokowi Minta Stop Impor Aspal Dua Tahun Lagi
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan secara tegas akan menyetop impor aspal setelah meninjau potensi produksi aspal di Buton.


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Indonesia tak lagi melakukan impor aspal dalam dua tahun mendatang. Pasalnya Indonesia memiliki potensi atau deposit aspal di Buton, Sulawesi Tenggara sebesar 662 juta ton.

Namun ironisnya 95% kebutuhan aspal di dalam negeri justru didatangkan dari luar negeri. Hal tersebut lantaran harga aspal impor dinilai lebih murah.

"Dua tahun lagi saya beri waktu stop yang namanya impor aspal. Harus, di semuanya harus disuplai dari Pulau Buton," tegas Jokowi dalam Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10).

Jokowi juga mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di sektor komoditas aspal. Ia menyebut, potensi aspal di Indonesia memiliki pasar yang jelas di dalam negeri dan luar negeri. Adapun kebutuhan aspal dalam negeri yakni sekitar 5 juta ton per tahun.

Baca Juga: Indonesia Sedang Menyiapkan Subsidi Bagi Pembelian Kendaraan Listrik Tahun Depan

"Artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola aspal Buton. Hilirisasi ini menjadi kunci kita maju dan melompat ke situ," imbuhnya.

Setelah aspal Pemerintah akan menghentikan impor komoditas tambang lainnya timah, bauksit, tembaga. Sebelumnya Indonesia telah melakukan penghentian impor nikel dalam bentuk rawa material.

Ia menjelaskan saat Indonesia masih melakukan ekspor raw material nikel nilai yang didapatkan hanya Rp 15 triliun per tahun. Kemudian dengan hilirisasi ekspor nikel melompat ke nilai Rp360 triliun. Hal inilah yang membuat Jokowi getol mendorong hilirisasi di Indonesia.

"Setelah nikel stop, 2 tahun lagi aspal, stop timah, bauksit, tembaga, karena pajak biaya ekspor, royalti, deviden akan masuk ke dalam negeri, tidak yang menikmati orang luar," ujarnya.

Kemudian Ia memberikan contoh lagi, setelah 51% kepemilikan Freeport oleh negara. Negara kini mendapatkan deviden, pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak, bea ekspor sebesar 70% dari pendapatan di Freeport dari sebelumnya hanya 9%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×