Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta, agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (corona) untuk menjalankan fungsi terpadu dan terintegrasi dalam penanganan wabah virus Corona di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Langkah terpadu dan terintegrasi itu meliputi sosialisasi, deteksi dini, penanganan pasien, penanganan dampak, dan rehabilitasi sesuai pedoman penanganan protokol WHO dalam hal pencegahan pandemik Corona," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (16/3).
Baca Juga: Awas tertular virus corona! Buka rekening tabungan CIMB Niaga via Go Mobile saja
Puan juga menyarankan agar pemerintah melalui BNPB, dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan swasta untuk menangani dampak dari wabah virus Corona. Caranya, bisa menggunakan langkah-langkah tanggap darurat bencana nasional yang dikoordinasikan oleh BNPB.
Puan menyarankan agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini bisa segera mengumumkan langkah-langkah penanganan wabah virus Corona secara transparan kepada masyarakat. Termasuk langkah-langkah konkret bagaimana mencegah meluasnya penyebaran wabah pandemi virus Corona.
"Gugus Tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, disertai langkah-langkah konkret berupa sosialisiasi, edukasi, mitigasi, tanggap darurat, serta pembatasan sosial untuk kepentingan penanganan wabah virus Corona," paparnya.
Selain itu, berbagai kebijakan isolasi terbatas serta karantina wilayah yang dijalankan oleh pemerintah, seperti meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online, meminta masyarakat membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa, menyarankan warga untuk bekerja dari rumah serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang mendukung social distancing, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.
Untuk itu Puan berharap agar masyarakat dapat disiplin dalam melaksanakan berbagai kebijakan ini. Kemudian, Puan mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan dukungan terhadap berbagai fasilitas kesehatan (faskes) untuk menangani perluasan kasus.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Neraca dagang Februari surplus US$ 2,34 miliar
Seperti menggratiskan biaya pengobatan dan biaya tes spesimen bagi mereka yang terinfeksi virus Corona, serta mendistribusikan alat penapisan dan uji sampel ke daerah-daerah agar tidak hanya terpusat di Balitbang Kementerian Kesehatan.
"DPR RI menyadari bahwa ke depannya, perlu segera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit. Khususnya revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif," kata Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
