Reporter: Handoyo | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dipangkas. Meski demikian, dampak dari pengurangan anggaran itu tidak akan berpengaruh terhadap proyek pembangunan infrastruktur prioritas tahun ini.
Dari total penghematan anggaran yang direncanakan pemerintah sebesar Rp 50,6 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, jumlah pemangkasan anggaran di Kementerian PU-Pera mencapai Rp 8,4 triliun.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan pemangkasan anggaran itu, pihaknya akan lebih menghilangkan program-program yang tidak terlalu mendesak. "Kalau (proyek) prioritas seperti jalan tol, bendungan itu tidak kena (pemangkasan anggaran)," kata Basuki, akhir pekan lalu.
Beberapa proyek yang anggarannya akan dipotong tersebut diprioritaskan adalah berkaitan dengan belanja modal, seperti rehabilitasi gedung, pembelian kendaraan, seminar, rapat serta perjalanan dinas.
Di samping itu, anggaran yang berasal dari sisa lelang juga akan dimaksimalkan untuk menutup kekuarangan anggaran. Sekedar gambaran, tahun 2016, anggaran yang diberikan kepada kementerian PU-Pera dalam APBN mencapai Rp 104 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 80 triliun digunakan untuk membayar biaya konstruksi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna kabinet beberapa waktu lalu mengatakan, alokasi belanja belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur tidak boleh lagi terjebak pada pola money follow function. Ke depan, penganggaran harus mengikuti pola money follow program.
Dengan begitu, penganggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur bisa terfokus dan bisa dipercepat pelaksanaannya. "Infrastruktur itu kunci menekan biaya logistik, memberikan daya saing, dan dapat mempersatukan baik antar kota, provvinsi, kabupaten, dan pulau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
