Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum akan segera menggelar lelang proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur. Proyek infrastruktur ini dibiayai melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta alias Private Public Partnership (PPP).
Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum Rachmat Karnadi menjelaskan, pelaksanaan seleksi pra kualifikasi peserta tender proyek Umbulan bisa dimulai bulan Desember 2010 nanti. “Kami yakin tender Desember nanti bisa berjalan karena peminatnya sudah ada," ujarnya, akhir pekan lalu.
Sekadar informasi, tahun ini, tahun ini pemerintah berencana melelang lima proyek infrastruktur melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta. Kelima proyek itu adalah proyek pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo di Bali, rel kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai di Jakarta, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa Tengah, Tol Bandara Kuala Namu di Medan, serta proyek air minum Umbulan.
Investor asing tertarik
Total nilai kelima proyek tersebut mencapai US$ 2 miliar - US$ 3 miliar. Namun, dari kelima proyek itu, baru dua proyek siap tender, yakni PLTU Jateng dan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan.
Proyek Umbulan yang bernilai Rp 2,042 triliun itu bakal memproduksi air sebanyak 4.000 liter per detik. Rencananya, proyek ini untuk memenuhi kebutuhan air lima kabupaten/kota, yakni Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.
Rachmat mengklaim, sejumlah investor asing tertarik menggarap SPAM Umbulan tersebut. Para investor itu berasal dari China, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa. Para investor itu juga tertarik menanamkan modal mereka di proyek air minum Jatiluhur.
Selain skema pendanaan lewat pinjaman perbankan ataupun pendanaan sendiri, menurut Rachmat, PDAM memang perlu aktif merangkul kalangan swasta. “Kami melihat perkembangan kerjasama dengan swasta sejak tahun 2009 lambat," imbuhnya. Nah, Rachmat menilai, model kemitraan dengan swasta semacam ini perlu ditingkatkan. Dengan cara itu, ia yakin, kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) akan jauh lebih baik.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengungkapkan, semula, BKPM berharap sudah bisa mulai menggelar tender PPP di bulan Oktober. Namun, terpaksa, rencana itu mundur hingga Desember. "Kami belum menyelesaikan seluruh aturan untuk payung hukum proyek ini," kata Gita.
BKPM memang berencana merevisi empat Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar tender. Namun, baru dua Perpres yang beres. Dua revisi beleid yang siap diteken presiden itu adalah Perpres Nomor 13/2010 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 27/2009 tentang Penanaman Modal.
Dua Perpres lain yang masih dalam tahap penggodokan revisi adalah Perpres Nomor 90/2007 tentang BKPM dan Perpres Nomor 42/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
