Serapan Belanja Negara Baru 78%, INDEF Ada Risiko Pemborosan

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pola penumpukan realisasi belanja negara masih berlanjut hingga akhir tahun 2026 ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat anggaran belanja negara sekitar Rp 945,2 triliun (berdasarkan outlook belanja) yang perlu direalisasikan oleh kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun pemerintah daerah.

Sementara itu, serapan belanja negara hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78% dari total pagu anggaran Rp 3.842,7 triliun, atau mencapai 76,02% dari outlook belanja negara yang mencapai Rp 3.942,4 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai, idealnya sebagian besar program sudah mendekati selesai, sehingga pada Desember menjadi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan pembayaran kewajiban.

Baca Juga: Pengamat Minta DJP Tak Hanya Prioritaskan Restitusi Pajak Sektor Padat Karya

Namun, menrutnya, belanja rutin, bantuan sosial, subsidi, dan pembayaran bunga utang tetap perlu direalisasikan sesuai jadwal. Adapun yang perlu diwaspadai adalah percepatan kegiatan yang hanya dilakukan untuk mengejar penyerapan anggaran. Pasalnya, hal tersebut berisiko mengurangi kualitas pelaksanaan program dan memicu pemborosan anggaran.

“Pemerintah perlu menjelaskan bagian yang masih menunggu jadwal, verifikasi, atau yang tertahan. Keterlambatan pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo, terutama subsidi dan kompensasi, berisiko memindahkan tekanan likuiditas kepada badan usaha,” tutur Rizal kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Adapun Rizal menilai, dampak belanja terhadap perekonomian tidak hanya dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran yang telah mencapai 78%. Lebih dari itu, perlu dilihat sejauh mana anggaran tersebut benar-benar sampai ke masyarakat, dibayarkan kepada pemasok, serta mampu menghasilkan layanan publik.

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah juga belum tentu langsung mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Terlebih, jika pencairan anggaran baru menumpuk pada akhir tahun, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan berpotensi tidak terlalu besar.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah mempercepat realisasi belanja, terutama untuk program-program yang sudah siap dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, tingginya penyerapan anggaran saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan hasil yang nyata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News