kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Program Satu Juta Rumah tembus target pada tahun 2018


Rabu, 09 Januari 2019 / 08:12 WIB
Program Satu Juta Rumah tembus target pada tahun 2018


Reporter: Kiki Safitri | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Capaian Program Satu Juta Rumah (PSR) per 31 Desember 2018 mencapai 1,14 juta rumah atau melebihi target. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian program ini terus meningkat.

Di tahun 2015 sebanyak 699.770 rumah, tahun 2016 sebanyak 805.169 rumah dan tahun 2017 sebanyak 904.758 rumah. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3,54 juta rumah.

Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengembang perumahan antara lain REI dan Apersi, perbankan, perusahaan swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat. Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta rumah menjadi 5,4 juta rumah pada tahun 2019.

"Selain untuk memperkecil backlog yang ada, kebutuhan rumah per tahunnya juga terus bertambah sekitar 800.000 rumah," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid melalui siaran pers, Kamis (9/1).

Pemerintah juga berupaya mengurangi rumah tidak layak huni di Indonesia yang mencapai 3,4 juta unit pada tahun 2015 menjadi 1,9 juta unit pada tahun 2019. Oleh karena melalui Program Satu Juta Rumah, setiap tahunnya ditargetkan terbangun rumah sebanyak 1 juta unit dengan proporsi 70% rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30% merupakan hunian non-MBR.

“Dalam penyediaan hunian, kemampuan pemerintah melalui dana APBN hanya sekitar 20 % terutama untuk rumah MBR. Kemudian sekitar 30 % berasal dari subisidi KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ungkap Abdul.

Abdul menambahkan sisanya 50% merupakan rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal. Abdul merincikan dari 1,13 juta rumah, 69% atau 785.641 unit merupakan rumah MBR dan 31% atau 346.980 rumah non MBR.

Untuk kategori rumah MBR, kontribuasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berhasil membangun sebanyak 217.064 unit rumah bagi MBR. Angka ini terdiri dari rumah susun (rusun) sebanyak 11.655 unit, rumah khusus 4.525 unit, rumah swadaya sejumlah 200.884 unit.

Kontribusi pemerintah daerah (pemda) tercatat 111.821 rumah MBR terdiri pembangunan rusun sebanyak 9.430 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (BSPS PB) sebanyak 6.937 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas (BSPS PK) sebanyak 95.454 unit.

Rumah MBR yang dibangun pengembang sebanyak 447.364 rumah, CSR 458 unit dan masyarakat sebanyak 8.934 unit. Untuk rumah non-MBR sebanyak 290.656 rumah dibangun oleh pengembang dan 56.324 rumah dibangun masyarakat.

Pada tahun 2019, Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rusun sebanyak 6.873 unit, rumah swadaya 206.500 unit, rumah khusus 2.130 unit dan bantuan Prasarana Sarana Umum bagi 13.000 unit seperti jalan lingkungan, tempat pengolahan sampah dan jaringan air minum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×