Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai program rumah murah sulit terwujud. Apalagi, pemerintah belum memiliki solusi dalam mengatasi persoalan sulitnya pengadaan lahan.
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin mengatakan, program rumah murah itu tersandung pengadaan lahan. "Apalagi persoalan tanah adalah hal mendasar. Nonsense terwujud," katanya, Selasa (26/4).
Kementerian Perumahan Rakyat berniat menjalankan program pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. Presiden pun mendukungan program rumah murah seharga Rp20 juta-Rp26 juta itu.
Namun harga tanah yang tinggi membuat program rumah murah ini semakin sulit. "Kalau program berjalan apa pemda (pemerintah daerah) mau membantu soal tanah? Apalagi di kota. Makanya selesaikan dulu soal tanah ini," tutur dia.
Kementerian Perumahan Rakyat rencananya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang plat merah untuk merealisasikan program pembangunan 100.000unit pada tahun pertama. Kementerian itu telah merilis akan menjadikan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang sebagai kawasan percobaan program (pilot project).
Rencananya, pemerintah akan memberikan subsidi dalam bentuk tanah sehingga pengembang tinggal membangun rumah itu. Selain itu, masyarakat yang berhak membeli rumah murah dengan cicilan Rp 200.000 per bulan itupun akan dibebaskan dari pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
