Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan guna mendukung rencana Padat Karya Cash dari Presiden Joko Widodo akan meyasar tujuh proyek.
Proyek tersebut adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW),
Selain itu, Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
Ditemui saat menghadiri Syukuran Peresmian Tol Becakayu, di Gerbang Tol Jakasampurna, Bekasi, Jumat (3/11) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Rp 11,2 triliun untuk program ini.
"Saya tadi laporkan di rapat terbatas, dari anggaran PUPR Rp 107,3 triliun pada 2018, ada Rp 11,2 triliun akan diberikan untuk Program Padat Karya," katanya kepada Kontan.co.id.
Basuki menambahkan, dari total anggaran Rp 11,2 triliun, sebesar Rp 2,4 triliun akan digunakan untuk belanja upah alias membayar para pekerja. Dalam sebulan, pekerja akan menerima upah rerata Rp 3,3 juta.
"Upah perharinya sekitar Rp 100.000 - Rp 160.000, dengan masa kerja tiga sampai enam bulan," lanjut Basuki.
Sementara itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, program padat karya Kementerian PUPR dibagi menjadi dua tipe.
Pertama, dengan alokasi Rp 6,8 triliun untuk upah dan sedikit alat bantu. "Alat bantu yang digunakan juga sederhana seperti cangkul, sekop, cetok, perkakas tukang lainnya, Molen," kata Endra.
Sementara tipe kedua, dengan anggaran Rp 4,4 trilun yang hanya memberikan komponen bantuan material bangunan. Sedangkan Tenaga kerjanya dilakukan swadaya oleh masyarakat seperti Program Pamsimas dan Rumah Swadaya.
Peralatan untuk Rumah Khusus dilaksanakan secara kontraktual dan umumnya berlokasi di daerah terpencil seperti MBR, daerah pesisir, dan perbatasan.
Menyerap tenaga kerja
Secara rinci, Endra mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang mempersiapkan proyek irigasi (P3TGAI) di 5.000 lokasi. Nilainya Rp 1,1 triliun.
"Dengan belanja upah Rp 379,7 miliar di 5.000 lokasi, diperkirakan menyerap 62.400 tenaga kerja," kata Endra.
Proyek OP irigasi nilainya Rp 1,6 triliun dengan belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang.
Lalu pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp 986,7 miliar, dengan belanja upah Rp 418,5 miliar.
Target untuk pemeliharaan jalan adalah 44.366 km, dan 397.657 meter untuk jembatan. "Dari sini, diperkirakan menyerap 26.151 tenaga kerja," sambung Endra.
Sementara proyek Rumah Khusus nilai anggarannya sebesar Rp 699,2 miliar dengan belanja upah Rp 157,3 miliar di 4.550 unit dan mampu menyerap 6.390 orang tenaga kerja.
Di bidang peningkatan kualitas permukiman melalui program Kotaku, Pisew, Sanimas, Paksimas, dan TPS-3R, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun dengan belanja upah Rp 800,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 115.569 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
