kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.940.000   35.000   1,84%
  • USD/IDR 16.329   43,00   0,26%
  • IDX 7.064   -0,86   -0,01%
  • KOMPAS100 1.024   -0,18   -0,02%
  • LQ45 796   -0,10   -0,01%
  • ISSI 225   0,18   0,08%
  • IDX30 416   -0,15   -0,04%
  • IDXHIDIV20 492   -1,21   -0,25%
  • IDX80 115   -0,02   -0,01%
  • IDXV30 118   -0,33   -0,27%
  • IDXQ30 136   -0,41   -0,30%

Program KIP Jokowi rentan bermasalah di DPR


Selasa, 04 November 2014 / 19:35 WIB
Program KIP Jokowi rentan bermasalah di DPR
ILUSTRASI. Manfaat Apel untuk Penderita Asam Lambung. dok/Britannica


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam melaksanakan program-program unggulan yang menjadi janji kampanyenya. Jika salah melangkah, peluncuran program yang dimaksudkan baik dapat menemui sejumlah masalah jika dilakukan tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam menjelaskan, dia masih tak memahami sumber dana yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar. Padahal, dalam APBN 2014, tak ada mata anggaran untuk program tersebut dan perubahannya harus melalui persetujuan DPR.

"Jika dilakukan sebelum ada perubahan di mata anggaran, itu bisa berujung pidana. Nanti urusannya ada BPK, ada KPK," kata Ridwan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Menurut Ridwan, Jokowi sengaja meluncurkan KIP pada awal-awal pemerintahannya untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih lagi, KIP merupakan salah satu program unggulan yang sering dijanjikan Jokowi pada masa kampanye.

Politisi Partai Golkar ini hanya berharap ketergesaan Jokowi meluncurkan KIP tidak meninggalkan permasalahan di belakangnya. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah segera mengirimkan utusannya untuk menjelaskan secara rinci mengenai program tersebut.

"Tujuannya baik, tapi caranya bisa salah. Itu menurut kita karena belum ada penjelasan dari pemerintah," ujarnya.

Presiden Jokowi meluncurkan program KIP pada Senin (3/11) di Jakarta. Kartu ini dianggap penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin yang telah digulirkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×