Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program kartu prakerja ditargetkan akan diimplementasikan April tahun ini. Untuk tahap awal, ditargetkan ada 2 juta penerima manfaat program ini.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin pun memastikan, program kartu prakerja terbuka untuk lulusan manapun, namun kepesertaan dibatasi untuk usia 18 tahun hingga 24 tahun.
Rudy menjelaskan, walaupun terdapat pencari kerja merupakan lulusan universitas ternama, dia tetap diizinkan untuk mendaftar ke program kartu prakerja. "Kami tidak melihat bahwa dia lulusan universitas top atau dia memang tidak lulus sekolah, silakan saja. Kita tidak melihat itu," ujar Rudy, Selasa (18/2).
Baca Juga: Chatib Basri sarankan pemerintah lakukan uji coba program kartu prakerja
Nantinya, seleksi penerima manfaat program kartu prakerja ini akan turut mempertimbangkan jumlah penganggur di provinsi hingga jumlah lembaga pendidikan atau pelatihan.
Program kartu prakerja ini pun ditujukan untuk calon pekerja atau orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun, Rudy juga mengaku mereka akan mengutamakan orang-orang yang belum pernah bekerja.
"Yang paling sulit itu adalah orang yang baru masuk kerja pertama kali, selama ini mereka lebih banyak menganggur daripada masa kuliah atau sekolahnya. Ini akan kita bantu untuk mendapatkan keahlian-keahlian supaya bisa masuk ke dunia kerja atau mereka bisa berwirausaha," terang Rudy.
Baca Juga: Moeldoko bantah kartu prakerja untuk gaji pengangguran
Memang, program kartu prakerja ini bukan hanya alat untuk membantu calon pekerja mendapatkan pekerjaan, tetapi mendorong calon pekerja untuk meningkatkan keahlian, mendapat keterampilan baru hingga membuka usaha.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan pemerintah masih menyusun standar dan kriteria bantuan yang akan diberikan. Namun, dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta penerima manfaat, maka masing-masing peserta akan menerima bantuan sebanyak Rp 5 juta. Bantuan ini bisa digunakan untuk mendapatkan beragam pelatihan hingga dana yang diberikan habis.
Baca Juga: Kejar target pertumbuhan ekonomi 2020, Menko Airlangga perkuat permintaan domestik
Pembahasan lebih lanjut dibutuhkan karena menurut Rudy, ada beberapa pelatihan yang memang membutuhkan biaya yang lebih besar.
"Ini yang sedang kita pikirkan, perlu di-top up oleh yang bersangkutan atau pemerintah daerah apabila pemda itu membutuhkan keahlian yang memang dibutuhkan wilayah mereka. Ini yang sedang kita pikirkan," jelas Rudy.
Namun, Rudy memastikan, peserta tidak akan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk voucher untuk pelatihan.
Baca Juga: Pemerintah menyiapkan skema baru bidang ketenagakerjaan dalam draf RUU Omnibus Law
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
