Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. DPR RI mengkritisi kebijakan bebas visa yang baru-baru dikeluarkan pemerintah menjadi 90 negara.
Kalangan legislator meminta pemerintah mengevaluasi lantaran kebijakan tersebut lebih banyak kerugian ketimbang keuntungannya bagi negara.
Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR RI meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan penambahan bebas visa bagi 75 negara sehingga totalnya menjadi 90 negara, karena manfaat lebih kecil dibandingkan mudharatnya.
"Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara rasanya tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan," kata dia dalam rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III bersama pemerintah, Senin (15/2).
Menurut dia, kelonggaran masuknya orang asing ke Tanah Air merupakan langkah mundur dalam meningkatkan sektor keamanan.
Alhasil, wilayah Indonesia saat ini justru menjadi rentan karena sangat mudah disusupi kelompok radikal dan teroris dari negara lain.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera merevisi kebijakan pemberian bebas visa serta membatalkan rencana perluasan menjadi 169 negara.
"Alasan bebas visa utuk peningkatan devisa justru membuat kita rentan dengan tekanan," ujar anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Hal yang sama juga dilontarkan, Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra.
Menurut dia, pihaknya juga juga sudah membuat panitia kerja (panja) untuk menyoroti kebijakan pemerintah tersebut.
Wihadi bilang, banyak turis yang menyalahgunakan kemudahan bebas visa dari pemerintah dengan mencari kerja atau berdagang di wilayah Indonesia.
Parahnya, aparat hukum pemerintah masih belum mampu untuk menanggulangi hal tersebut
Ia mencontohkan, di kawasan wisata seperti Bali, orang-orang China justru memanfaatkan bebas bisa untuk bekerja menjadi tourguide.
"Ini bisa menjadi migrasi besar-besaran orang Tiongkok ke Indonesia, ini yang telah kami temukan," kata dia.
Fadli Zon, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi I dan III tersebut mengatakan, dalam kesimpulan rapat evaluasi kebijakan devisa harus dilakukan pemerintah setiap tahun.
Pemerintah juga diminta menyediakan data-data secara rinci mengenai manfaat dan upaya pengawasannya.
Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, dikeluarkannya kebijakan bebas visa menjadi 90 negara sudah melalui proses yang panjang dan meminta masukan banyak pihak.
"Soal bebas Visa, kami terus evaluasi dan tidak serta-merta dibatalkan," kata dia.
Menurut dia, kebijakan ini juga baru efektif sejak September 2015 silam, sehingga belum dapat disimpulkan lebih banyak manfaat atau dampak negatifnya.
Luhut optimistis, bebas visa akan berdampak positif apalagi sudah ada peningkatan datangnya turis ke Indonesia.
Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah memperketat pintu masuk orang asing sehingga pemerintah telah melakukan upaya untuk menghindari masuknya sindikat narkoba atau teroris dari luar negeri.
"Belum bisa dibandingkan, kan belum sampai setahun pelaksanaannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
