kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Presiden, wapres, menteri Kabinet Indonesia Maju hingga kepala daerah tak dapat THR


Selasa, 14 April 2020 / 14:53 WIB
Presiden, wapres, menteri Kabinet Indonesia Maju hingga kepala daerah tak dapat THR
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) dan Ketua OJK Wimboh Santoso (kanan) memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua P


Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pejabat tinggi negara mulai Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta kepala daerah tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang lebaran 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, keputusan pemerintah, mereka yang berhak mendapatkan THR adalah pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, serta pejebat eselon 3 saja.

"Presiden, wapres, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara tidak mendapat THR," ujar Menkeu, Selasa (14/4).

Pegawai sipil yang mendapatkan THR hanya eselon 3 dan ke bawah. THR akan dihitung dari gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada. Namun, tidak termasuk dengan perhitungan tunjangan kinerja.

 Selain itu, pensiunan PNS juga akan tetap mendapatkan THR. "Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," terang Ani, panggilan karib Menkeu.

THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi Presiden terkait eselon I dan II tidak dapat THR sedang dalam proses revisi.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan pemberian THR untuk pejabat eselon I dan II dan anggota DPR tahun ini masih dikaji. Sebab, pemerintah tengah fokus untuk mengalokasikan anggaran demi meredam wabah virus corona.
 

"Untuk pejabat negara nanti bapak Presiden (Jokowi) akan menetapkan seperti menteri DPR dan pejabat termasuk Eselon 1 dan eselon 2," katanya, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, pekan lalu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×