kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.405.000   -9.000   -0,64%
  • USD/IDR 15.370
  • IDX 7.722   40,80   0,53%
  • KOMPAS100 1.176   5,28   0,45%
  • LQ45 950   6,41   0,68%
  • ISSI 225   0,01   0,00%
  • IDX30 481   2,75   0,57%
  • IDXHIDIV20 584   2,72   0,47%
  • IDX80 133   0,62   0,47%
  • IDXV30 138   -1,18   -0,84%
  • IDXQ30 161   0,48   0,30%

Presiden Jokowi mulai rancang program kerja 2018


Rabu, 15 Maret 2017 / 21:13 WIB
Presiden Jokowi mulai rancang program kerja 2018


Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Pemerintah mulai merancang program yang akan dilaksanakan pada 2018 mendatang. Untuk itu, Rabu (15/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menterinya untuk membahas persiapan rencana program kerja yang akan dilaksanakan pemerintah tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah mulai merumuskan langkah yang akan diambil pemerintah untuk mencapai target- target yang ingin dicapai pada 2018. Salah satunya, target pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi ingin ekonomi 2018 bisa dipacu di kisaran 5,4%-6,1%. Sri mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah saat ini tengah melihat berbagai macam faktor yang berkaitan dengan itu.

Salah satunya, perkembangan pertumbuhan ekonomi 2017. Selain itu, pemerintah juga melihat pergerakan harga minyak dunia. Ketiga, laju inflasi dan nilai tukar.  "Itu semua dilihat, apakah ada pengaruhnya ke APBN dan berdampak ke program pemerintah," katanya di Komplek Istana, Rabu (15/3).

Selain faktor- faktor tersebut, pemerintah juga mencermati faktor perkembangan ekonomi global dan investasi.

Presiden Jokowi mengingatkan, agar dalam merancang program, para menterinya, khususnya menteri keuangan maupun menteri perencanaan pembangunan nasional bisa merancang program yang optimis, realistis dan kredibel. Untuk kementerian lain, dia meminta agar program yang dibuat untuk 2018 bisa ditajamkan, bisa mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Jokowi mengatakan, penajaman program  dari setiap kementerian dibutuhkan untuk mendorong investasi.

"Kapasitas fiskal negara terbatas, oleh karena itu saya minta program didorong untuk mendatangkan sumber investasi entah dari BUMN maupun swasta, porsi mereka harus 70%-80%," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mudah Menagih Hutang Penyusunan Perjanjian & Pengikatan Jaminan Kredit serta Implikasi Positifnya terhadap Penanganan Kredit / Piutang Macet

[X]
×