Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo sadar bahwa ekspor dan investasi di Indonesia sampai kuartal I-2019 ini belum juga menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari data Bank Indonesia tentang current account deficit (CAD) kuartal I-2019 dan data BKPM soal realisasi investasi di periode yang sama. Maka dari itu, Jokowi membuka opsi untuk membuat dua kementerian lagi.
Asal tahu saja, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) pada kuartal I-2019 defisit US$ 7 miliar. Setara 2,6% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal IV-2018 yang mencapai US$ 9,2 miliar atau 3,6% dari PDB.
Sedangkan di bidang investasi juga melambat. BKPM mencatat sepanjang periode Januari-Maret, realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), tercatat mencapai Rp 195,1 triliun atau naik 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).
Namun, pertumbuhan realisasi investasi tersebut melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana investasi PMA dan PMDN tumbuh 11,8% yoy.
Presiden Jokowi tampaknya tak bahagia atas pencapaian tersebut. Untuk itu, Jokowi membuka opsi untuk membuat perubahan dalam nomenklatur kementerian agar bisa lebih fokus untuk mengejar ekspor dan investasi di lima tahun kedepan.
Dia mencontohkan, apakah nanti diperlukan nomenklatur kementerian lain seperti Menteri Ekspor karena memang tantangan Indonesia adalah soal ekspor yang turun, atau apakah juga nanti diperlukan adanya Menteri Investasi? lagi-lagi, tantangan Indonesia juga ada di sektor investasi. "Gak bergerak terus (ekspor dan investasi) dari dulu," ujar dia, kepada Tim KONTAN di Istana Merdeka, Selasa (11/6).
Setelah membuka opsi pembentukan kementerian itu, Jokowi akan berancang-ancang menebar insentif fiskal di luar tax holiday dan tax allowance bagi investor yang akan menanamkan duitnya di Indonesia.
"Harus ada jatah. Saya akan minta jatah ke Menteri Keuangan berapa triliun yang disiapkan untuk ini? Agar bisa jelas sekarang, targetnya menjadi angka. Bukan hanya orang datang dikasih. Jatah setahun berapa dikeluarkan. Ini harus menjadi daya tarik," imbuh dia.
Demikian pula dengan industri yang berbasis ekspor akan diberikan insentif fiskal. "Industri yang orientasinya ekspor dan subtitusi," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
