Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Pramono Anung akhirnya angkat bicara soal anggaran proyek di DPR. Dia menjelaskan, anggaran proyek yang diajukan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR merupakan tanggung jawab Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Penjelasan Pramono ini berbeda dengan Ketua DPR Marzuki Alie yang juga Ketua BURT. "Kebijaksanaan penganggaran Sekjen itu, ya di BURT. Saya bukan membela Sekjen tetapi memang begitu duduk perkaranya," katanya, Selasa (17/1).
Pramono menduga Marzuki terlalu sibuk sehingga tidak bisa meneliti dan membaca secara rinci data anggaran yang masuk ke BURT. Karena itu, dia menyarankan ada evaluasi mengenai anggaran ini.
Menurutnya, pimpinan DPR sudah berbicara dengan Sekjen. Dalam pembicaraan itu, pimpinan DPR meminta ada lembar terpisah menyangkut penggunaan anggaran yang sensitif.
Dia mengakui selama ini sulit membaca data anggaran kesekretariatan. Pramono berdalih data anggaran tersebut bercampur dengan data anggaran nasional yang mencapai Rp 1.400 triliun.
Asal tahu saja, sejumlah proyek di DPR menuai polemik. Sebagai contoh, proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR yang mencapai Rp 20 miliar. Selain itu, ada renovasi toilet, pengadaan kalender dan sebagainya. Marzuki sebelumnya menyatakan, besarnya anggaran proyek itu merupakan tanggung jawab Sekjen DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
