kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.679.000   7.000   0,42%
  • USD/IDR 16.490   100,00   0,60%
  • IDX 6.520   249,06   3,97%
  • KOMPAS100 949   42,15   4,65%
  • LQ45 738   34,14   4,85%
  • ISSI 202   5,55   2,82%
  • IDX30 382   17,70   4,85%
  • IDXHIDIV20 462   16,68   3,75%
  • IDX80 107   4,47   4,34%
  • IDXV30 110   2,54   2,36%
  • IDXQ30 125   5,23   4,36%

BURT: Anggota DPR harusnya tahu soal proyek renovasi ruang Badan Anggaran


Senin, 16 Januari 2012 / 19:34 WIB
BURT: Anggota DPR harusnya tahu soal proyek renovasi ruang Badan Anggaran
ILUSTRASI. Petugas melayani nasabah BNI Life Jakarta, Kamis (24/10). ./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/24/10/2019.


Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can

JAKARTA. Saling lempar tanggung jawab terjadi dalam proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar. Kali ini,
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Refrizal menuding seluruh anggota DPR lainnya seharusnya mengetahui plafon anggaran renovasi ruang Badan Anggaran DPR itu. Dia beralasan, anggaran tersebut sudah dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.

Karena itu, Refrizal bingung jikalau banyak anggota DPR yang tidak mengetahui soal anggaran renovasi tersebut. Namun, apakah biaya renovasi proyek itu wajar atau tidak, dia mengaku tidak tahu.

Refrizal berdalih hanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR yang mengetahui soal rincian proyek renovasi tersebut. "Soal wajar atau tidak pun tanyakan Sekjen. Dia (Sekjen) kan mempunyai standar ukuran negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan sebagainya. Kami menganggap Sekjen profesional," kata usai pertemuan dengan Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1).

Soal tudingan adanya mafia dalam proyek itu, Refrizal menyerahkan proses pengusutannya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dia mengaku sudah meminta BPKP mendalami proyek yang dianggap kontroversial ini. "Saya sudah meminta sejak Jumat lalu," tegasnya.

Sementara dalam pertemuan dengan Badan Kehormatan, Refrial mengaku baru ditanya-tanya soal prosedur saja. Dia menjelaskan, BURT hanya sebagai penentu kebijakan dalam proyek ini. "Sekretaris Jenderal sebagai pelaksana dan juga pengusul yang mengerti rincian anggaran," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

[X]
×