Reporter: Eka Saputra | Editor: Test Test
JAKARTA. Setelah anggaran renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, toilet dan lahan parkir, kini giliran anggaran pengharum ruangan dan pengadaan kalender yang disorot masyarakat. Namun, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta masyarakat menilai secara adil penggunaan anggaran kesekretariatan DPR.
Meski begitu, ia tampak kebingungan saat ditanya wartawan soal anggaran pengharum ruangan DPR yang mencapai Rp 1,59 miliar atau soal pengadaan kalender tahun 2012 yang mencapai Rp 1,3 miliar.
“Saya jujur tidak tahu, memang kalender itu saban tahun dicetak dan saya kan tidak ngurusin itu. Kalau terlalu besar akan dikoreksi. Tapi juga lihat coba di kementerian dan badan negara, MA atau BPK, berapa yang dihabiskan untuk kalender itu. Lihat siapa yang paling mewah, umumkan siapa yang paling irit,” ujarnya di Gedung DPR (17/1).
Menurutnya, anggaran kesekretariatan masuk dalam pembahasan anggaran nasional di Badan Anggaran bersama menteri keuangan selaku perwakilan pemerintah. Namun dalam hal ini wewenang pembahasan terbesar berada di pemerintah. “Banggar itu paling wewenangnya hanya 10% hingga 20% saja,” tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia merilis setidaknya ada enam proyek mewah dalam anggaran kesekretariatan DPR. Mulai dari renovasi toilet Rp 2 miliar, renovasi lahan parkir senilai Rp 3 miliar, renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20 miliar, proyek pengharum ruangan Rp 1,59 miliar, pengadaan kalender yang akan dibagikan pada 560 anggota DPR senilai Rp 1,3 miliar, serta pemasangan dua layar televisi LED sebagai papan selamat datang di halaman depan DPR senilai Rp 4,8 miliar.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung menegaskan, ke depan akan ada kontrol pimpinan DPR terhadap penggunaan anggaran kesekretariatan terkait sejumlah proyek di Gedung DPR. Duduk perkara berbagai masalah penggunaan anggaran yang muncul sekarang, menurut Pram, disebabkan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik.
“Pengusulan anggaran dari Sekjen DPR itu kan tanggung jawab Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga. Kebijaksanaan penganggaran Sekjen ya di BURT. Saya bukan membela Sekjen, tapi memang begitu duduk perkaranya,” ujarnya.
Pramono menduga Ketua BURT yang dijabat Ketua DPR, Marzuki Alie, terlalu sibuk sehingga tidak bisa meneliti dan membaca secara rinci data anggaran yang masuk ke BURT. “Anggaran parfum, kalender, dan lainnya akan dipelajari. Yang jelas kami sudah bicara dengan Sekjen, agar tiap urusan penggunaan anggaran yang sensitif, pimpinan DPR diberi tahu, dalam lembar terpisah,” tukasnya.
Selama ini kesulitannya ialah karena data anggaran kesekretariatan bercampur dengan data anggaran nasional secara keseluruhan yang nilainya mencapai Rp 1.400 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
