Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai pidato kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap tidak menyentuh pada permasalahan semua pihak. Pidato SBY itu hanya menyinggung pada hal-hal yang menimpa Partai Demokrat, yaitu perosalan korupsi.
“Sebenarnya harapannya dalam pidato itu hal-hal yang berkaitan degan katakanlah persoalan yang betul-betul menimpa semuanya, bukan hanya menimpa partai Demokrat yaitu persoalan korupsi,” ujar Pramono seusai Sidang Bersama DPR dan DPD, Selasa (16/8).
Tidak hanya itu, ia juga menilai, klaim SBY yang menyatakan Indek Persepsi Korupsi Indonsia yang kian membaik dianggapnya tidak relevan. Pasalnya, data yang digunakan presiden adalah data periode lalu tahun 2010. Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu yakin, kalau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia diukur saat kasus bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkuak, tentu akan ada hal yang berbeda.
“Memang ukuran indeks tranparansi mengenai korupsi kan itu ukuran dunia. Tapi itu kan diukur periode yang lalu,” jelasnya.
Seperti yang kita ketahui, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-66, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik. Bermula dari skor IPK 2,0 pada 2004 membaik menjadi IPK 2,8 pada 2010. Kemudian, SBY mengklaim kalau perbaikan Indeks Korupsi sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara Asean.
“Namun kita masih harus bekerja keras meningkatkan Indeks Korupsi secara berarti di masa yang akan datang,” kata SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
