Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai berlambang Kabah ini memberikan fokus pada pembangunan karakter bangsa. Karakter bangsa yang diinginkan dalam sistem pendidikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Karena itu PPP ingin ada pendidikan agama harus ada di setiap sekolah. Mulai dari tingkat yang paling dasar yaitu Sekolah Dasar (SD). Kurikulum mengenai agama adalah kurikulum wajib. PPP berpandangan dengan penanaman nilai-nilai agama sejak dini maka generasi bangsa yang dilahirkan akan lebih baik. Inilah yang jadi prioritas PPP.
Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati berpendapat, pendidikan di Indonesia harus mengajarkan nilai-nilai murni Indonesia. Misalnya pemahaman Pancasila sejak dini. Dengan pengenalan sejak dini ini maka diharapkan karakter generasi bangsa yang tercipta adalah generasi berakhlak dan bermoral.
Apabila karakter bangsanya bagus maka Indonesia akan menjadi negara maju. "Kalau karakternya kuat tidak akan ada korupsi," ujarnya.
Karena itu, partai nomor urut sembilan peserta pemilihan umum (pemilu) ini menganggap pemerintahan yang sekarang tidak konsisten. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, sesuai dengan sila pertama maka hendaknya pendidikan Indonesia diarahkan ke pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Baru kemudian membahas ke bahasa, persatuan, dan patriotisme.
Meskipun sebagai partai pendukung pemerintah Reni menilai kualitas kurikulum pendidikan Indonesia saat ini buruk dan prioritas pendidikan yang salah. Belum ditambah banyaknya ajaran pendidikan yang salah di buku-buku pelajaran.
Selain itu, struktur pengelolaan anggaran pendidikan 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tidak baik. Penyerapan anggarannya relatif kecil hanya 30%. "Dana yang tersebar tidak bersentuhan langsung dengan pendidikan," katanya Reni.
PPP berjanji akan memperbaiki pengelolaan anggaran ini agar penyerapan anggarannya maksimal. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak seluruh warga negara Indonesia. Negara wajib menanggung beban ini.
Janji PPP juka ikut memerintah lagi, akan menjalankan wajib belajar 12 tahun sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan cara ini, diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Sejalan dengan itu, PPP mendorong betul pembangunan infrastruktur sekolah. Infrastruktur fi sik berupa gedung yang memadai, perpustakaan dan laboratorium menjadi unsur wajib di setiap daerah.
Anggota Fraksi PPP Ahmad Yani juga mengkritik terjadinya ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Meski saat ini memegang fungsi kontrol, ia bilang, saat ini di daerah masih terjadi ketimpangan, terutama di luar Pulau Jawa. "Kami ingin bisa menyamakan standar ini," terang Ahmad.
PPP juga ingin meningkatkan pendidikan di perguruan tinggi. PPP akan dorong agar kualitas universitas dalam negeri sama hebatnya dengan universitas luar negeri ternama. Untuk itu, tunjangan terhadap pendidik pun harus ditingkatkan.
Meski masih di awang-awang, program PPP perlu dicermati.
| Asal jangan sebatas retorika semata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menyambut positif inovasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam bidang pendidikan nasional. Selama ini partai politik sangat jarang melakukan fungsi utama yakni pendidikan politik. Pendidikan agama menjadi dasar yang memang perlu diajarkan sejak dini. Fokus pendidikan seperti ini menunjukkan warna PPP sebagai partai politik yang berideologi Islam. Menurut Indria, isu selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana PPP mewujudkan program tersebut. Tidak hanya berhenti pada sekadar apa dan mengapa. "Kalau tidak diwujudkan hanya retorika saja," ujarnya. Sama halnya dengan program wajib belajar 12 tahun ataupun peningkatan infrastruktur. Pendidikan yang ingin dilakukan PPP adalah sebuah program yang baik, namun implementasi programnya ini yang ditunggu seluruh masyarakat. Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartanti melihat struktur pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat perlu diperbaiki. Jadi apabila PPP ingin memperbaiki hal tersebut adalah sesuatu hal yang patut didukung. Enny menjelaskan saat ini realisasi anggaran pendidikan di lapangan minim. Penyerapannya hanya sekitar 30% . "Ini pun banyak yang tidak efektif," tandasnya. Baiknya ada integrasi alokasi anggaran di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Semua anggaran yang bersangkut paut dengan pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), program sarjana ataupun pascasarjana, baik itu pembangunan gedung atau pun peningkatan kualitas pendidikan lainnya dibuat di bawah kewenangan Kemdikbud. Tapi kenyataanya, sistem |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
