kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

PPP klaim lebih dulu capreskan Jokowi dari PDIP


Senin, 14 April 2014 / 20:30 WIB
PPP klaim lebih dulu capreskan Jokowi dari PDIP
ILUSTRASI. Umat Islam berdoa di depan Kabah saat mengikuti ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (26/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengklaim, partainya lebih dulu mengusulkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai bakal calon presiden dibanding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dia mengatakan, partainya telah mengusung Jokowi saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 9 Februari 2014. Adapun PDI-P mendeklarasikan pencapresan Jokowi pada 14 Maret 2014.

"Penetapan usulan Jokowi sebagai capres, sebenarnya kami lebih awal daripada PDI-P," kata Emron di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2014).

Menurut dia, saat Mukernas PPP bulan lalu, partai berlambang kabah itu sudah menetapkan enam tokoh yang akan diusung oleh PPP dalam pilpres. Ia menyebutkan, Sekjen PPP Romahurmuzy juga telah menyampaikan niat PPP kepada para capres yang bersangkutan.

"Saat itu kan kalau berdasarkan tokoh Islam, capres yang diusung selain SDA (Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) ada Jusuf Kalla, Din Syamsudin, dan Khofifah Indar Prawansa. Kalau nasionalis, Jokowi dan Isran Noor," ujarnya.

Emron menyatakan tidak terlalu mempermasalahkan dipilihnya Jokowi sebagai bakal capres dari PDI-P. Menurut dia, PPP memiliki sejarah yang baik dalam hal hubungan kerja sama dengan partai "Banteng Hitam". Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa PPP akan berkoalisi dengan PDI-P.

"Keputusan koalisi sangat jelas, membuka koridor keumatan, PPP membuka capres dan cawapres. Andaikan berkoalisi dengan partai nasionalis, maka nasionalis kebangsaan, bisa koalisi dengan PDI-P, seperti zaman Megawati-Hamzah Haz," ujar Emron. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×