Reporter: Asep Munazat Zatnika, Syarifah Nur Aida | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemilihan umum (pemilu) legislatif berjalan lancar dan damai, kini tinggal menunggu pemilu presiden (pilpres) Juni mendatang. Namun, ada kekhawatiran pada masa tunggu ini bahwa roda pemerintahan berjalan sendiri atau auto pilot. Mengingat, menjelang pilpres, banyak pejabat pemerintahan dari politisi yang kian sibuk melakukan lobi-lobi untuk pemenangan pemilu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana memaklumi kekhawatiran itu. "Belakangan ini para menteri sulit bertemu dan melakukan pembahasan bersama," kata Armida, akhir pekan lalu.
Konsentrasi pejabat pemerintah seperti terpecah karena aktivitas pemilu. Itu terutama untuk menteri-menteri yang memiliki jabatan di partai politik.
Padahal, para menteri, terutama di bidang ekonomi, punya banyak tanggung jawab yang belum kelar. Banyak kebijakan yang harus segera keluar agar pertumbuhan ekonomi tercapai seperti target di APBN 2014 sebesar 6%. Kebijakan itu antara lain, revisi peraturan presiden (perpres) daftar negatif investasi (DNI), paket kebijakan ekonomi tambahan untuk antisipasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS), pemberian insentif bagi dana repatriasi, hingga perubahan APBN 2014 serta rancangan APBN 2015.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, meyakini, roda pemerintahan tetap berjalan efektif meski ada kesibukan di dunia politik. Berbagai kebijakan perekonomian pun segera keluar.
"DNI tinggal ditunggu saja, sementara untuk repatriasi masih dikaji bukan secara dampak ekonominya saja, tetapi juga dari aspek legalnya," kata Firmanzah, Minggu (14/4).
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menjanjikan, tetap fokus menjalankan tugas pada sisa masa jabatan ini. Menurutnya, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang selama ini telah dibahas. Contohnya, adalah revisi aturan DNI yang akan keluar pekan depan. "Pembangunan infastruktur seperti PLTU Batang juga tetap jalan, pembahasan Jembatan Selat Sunda juga berlanjut," kata Hatta.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, berharap, insentif dana repatriasi harus keluar secepatnya. soalnya, bulan depan perusahaan-perusahaan asing harus membagikan dividen, sehingga akan ada arus modal keluar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
