Reporter: Eka Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kadivkum Polri) Inspektur Jenderal Polisi Mudji Waluyo menegaskan, hingga saat ini, posisi aparat Polri dalam pemilihan umum tetap netral. Hal ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
“Keputusan Polri sejauh ini tetap netral. Jadi kalau ada aparat yang mau jadi kepala daerah itu harus lepaskan atribut kepolisian. Mungkin ada yang melihat ini bertentangan dengan apa yang disebut hak pilih warga negara, tetapi selama aturan tidak diubah, kami akan tunduk,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Revisi Undang-Undang Pemilu di DPR (16/11).
Terkait kenyataan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri yang bisa menggunakan hak pilihnya, Mudji mengatakan ada perbedaan wewenang di dalamnya. “Misalnya begini, Kapolri (Kepala Polri) itu memegang kendali terhadap 1.000 pucuk senjata. Bayangkan kalau ini digunakan untuk berafiliasi dengan kekuatan tertentu. Kalau PNS Polri kan tidak punya wewenang itu. Dengan demikian instrukti Pimpinan Polri dalam hal ini tetap netral, terkait etik lembaga, personal, dan kenegaraan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pansus Arif Wibowo mengatakan pihaknya membuka kemungkinan bila Polri, dan juga TNI (Tentara Nasional Indonesia), hendak mendapatkan hak pilih. Menurutnya ada sejumlah fraksi di DPR yang mengusulkan memberikan hak pilih pada anggota TNI/Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
