kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.534   34,00   0,19%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

Polri dan KPU antisipasi potensi konflik Pilkada


Senin, 27 November 2017 / 17:07 WIB


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 terus dipersiapkan. Kesiapan pengamanan jelang pestas politik daerah itu dipersiapkan dengan matang.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan dari 171 daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 terdapat wilayah dengan kategori 'gemuk'. Wilayah kantong suara yang besar tersebut diakuinya rawan terjadi konflik.

"Potensi kerawanannya cukup tinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua," kata Setyo, Senin (27/11).

Ia bilang, pihaknya dengan sejumlah pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah kerjasama guna menekan potensi konflik.

Sementara itu, Kabag Teknis Pemilu KPU RI Sahruni Hasna Ramadhan mengatakan pihaKnya telah mempersiapkan 242 satuan kerja (satker) di 171 daerah yang mengikuti pilkada 2018. Pihaknya tengah intensif melakukan bimbingan teknis (bimtek).

"Saat ini tengah diadakan Rapim (rapat pimpinan) KPUD seluruh Indonesia untuk memastikan pilkada berjalan dengan baik. Karena tiap tahapan mempunyai potensi konflik,"jelas dia.

Dia bilang KPU juga berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan pihak Kepolisian RI. Maklum saja, ada hal yang di luar kewenangan KPU.

"Misalnya seperti di Pilkada DKI yang berbau SARA, itu di luar kewenangan KPU," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×