Polemik Desil DTSEN, Ekonom Soroti Data Belum Mutakhir

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengaku kondisi ekonominya tidak mencerminkan posisi desil yang tercatat.

Persoalan tersebut dinilai dapat berkaitan dengan pembaruan data yang belum sepenuhnya mengikuti perubahan kondisi rumah tangga.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai salah satu persoalan yang dapat menyebabkan penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini adalah data yang belum diperbarui.

Menurutnya, kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah lebih cepat dibandingkan data yang digunakan dalam proses pemeringkatan.

“Masalah lain muncul ketika kondisi ekonomi rumah tangga berubah lebih cepat dibandingkan data yang digunakan untuk pemeringkatan,” ujar Yusuf pada Kontan.co.id, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga: Bersiap! Desil 10 Tak Bisa Beli BBM Subsidi Lagi, Purbaya: Bisa Hemat Anggaran 10%

Ia menjelaskan, perubahan kondisi tersebut dapat terjadi ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, perubahan kepemilikan aset, maupun perpindahan tempat tinggal.

Kondisi tersebut membuat keadaan ekonomi masyarakat saat ini bisa saja sudah berbeda dengan data yang tercatat sebelumnya.

Yusuf mengatakan, dalam proses integrasi data administrasi dan verifikasi lapangan, masih terdapat kemungkinan data belum diperbarui atau tidak sepenuhnya akurat.

Hal ini, lanjutnya, dapat menimbulkan exclusion error maupun inclusion error. Artinya, terdapat masyarakat yang seharusnya masuk dalam kelompok tertentu tetapi tidak tercatat, maupun masyarakat yang justru masuk dalam kelompok tersebut meski kondisinya sudah berubah.

Di sisi lain, Yusuf mengingatkan bahwa desil dalam DTSEN pada dasarnya bukan merupakan ukuran kekayaan absolut seseorang.

Desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan dengan menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi, seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, akses listrik, pendidikan, pekerjaan, dan variabel lainnya.

“Desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN pada dasarnya menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan absolut,” jelasnya.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Turun Jadi Rp 114,6 Triliun, Ini Proyek yang Dikebut

Dengan demikian, menurut Yusuf, masyarakat yang secara ekonomi masih pas-pasan tetap dapat berada di desil 9 atau 10. Sebaliknya, rumah tangga yang berada pada desil lebih rendah juga tidak selalu berarti benar-benar miskin.

Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas dan keterkinian data DTSEN. Menurutnya, perbaikan tidak hanya diperlukan pada metode pemeringkatan, tetapi juga pada proses pembaruan data.

“Verifikasi lapangan perlu diperluas, integrasi data administrasi dibuat lebih responsif, dan mekanisme sanggahan masyarakat dipermudah agar koreksi dapat dilakukan dengan cepat,” katanya.

Selain itu, BPS juga perlu mengevaluasi indikator yang digunakan secara berkala agar dapat lebih mampu menangkap perubahan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang berada di sekitar batas bawah kelas menengah.

Yusuf menilai data yang semakin akurat dan mutakhir akan membuat penetapan desil lebih mencerminkan kondisi masyarakat. Hal ini pada akhirnya penting untuk memastikan kebijakan bantuan sosial maupun subsidi pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan besaran penghasilan bukan menjadi satu-satunya menentukan posisi sosial dalam penetapan desil.

Menurut Gus Ipul, penentuan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memperhitungkan berbagai variabel sosial ekonomi.

Karena itu, masyarakat tidak dapat menyimpulkan status desil hanya berdasarkan nominal gaji yang diterima setiap bulan.

Baca Juga: Menko Airlangga Targetkan 20% Emas Masyarakat Masuk Bank Emas

Gus Ipul menjelaskan, BPS mengolah berbagai variabel sosial ekonomi secara terpadu untuk menentukan posisi keluarga maupun individu dalam desil.

Posisi tersebut terbagi mulai dari Desil 1 yang merupakan kelompok dengan kondisi sosial ekonomi terendah hingga Desil 10 yang merupakan kelompok dengan kondisi sosial ekonomi tertinggi.

"Jadi kita tidak hanya melihat penghasilan ya, itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detil adalah BPS, karena BPS mengukur dan itemnya itu banyak," ujar Gus Ipul, Rabu (19/8/2026).

"Setelah itu dikumpulkan atau agregatnya mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi apalagi nanti kalau sudah digitalisasi Bansos," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News