Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Rencana pemerintah untuk kembali memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 5,6 triliun guna membangun Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek sepertinya tidak akan berjalan mulus.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azzam Azman Natawijana menyatakan rencana pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk kembali mengucurkan PMN untuk PT KAI tidak akan langsung disetujui oleh pihaknya. Pasalnya DPR memegang komitmen Menteri BUMN, Rini Soemarno yang telah berjanji pada tahun lalu untuk tidak akan memberikan PMN kembali kepada BUMN.
"Waktu itu bu Rini sudah menyatakan tidak akan memberikan PMN lagi. Sehingga itu menjadi pertanyaan kami," tegas Azzam pada Kontan, Kamis (25/5).
Dia bilang, sebelum mengajukan kembali PMN, Kementerian BUMN harus melaporkan dahulu dana Rp 2 triliun yang telah diberikan pemerintah pada tahun 2016 yang semestinya digunakan untuk pembangunan perlintasan kereta Trans Sumatera.
Kemudian dia juga mempertanyakan apa urgensi mengucurkan PMN untuk LRT melalui PT. KAI kembali. Pasalnya masih banyak proyek penyejahteraan rakyat yang membutuhkan dana.
"Padahal banyak masalah mengenai kesejahteraan rakyat yang perlu ditindaklanjuti perlu dan didukung, malah jadi LRT yang lebih penting," cetus Azzam.
Terpisah, Direktur Keuangan PT Adhi Karya Tbk Haris Gunawan menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menunggu financial close PT KAI. Dia melihat PT KAI yang masih mempunyai dana PMN sebesar Rp 2 triliun sehingga masih mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan LRT Jabodebek di tahun ini.
"Tentunya proses pendanaan untuk LRT bisa segera diselesaikan oleh para pemangku kepentingan guna kelancaran penyelesaian proyek ini," jelas Haris.
Dia memastikan Adhi Karya masih mempunyai cukup dana untuk membangun LRT hingga Desember 2017. Senilai Rp 5 triliun sengaja dialokasikan untuk pembangunan LRT hingga pengujung tahun. Namun Haris bilang pihaknya juga berharap KAI dapat mulai mengangsur dana pembangunan di tahun ini paling lambat pad Desember 2017.
"Kita sudah siapkan dana prefinancing dan masih longgar covenance-nya. Tapi kami berharap pemerintah atau KAI sudah bisa melakukan angsuran pembayaran paling lambat bulan Desember," jelas Haris.
Kepala Humas PT KAI, Agus Komarudin belum mau banyak berkomentar. Yang jelas kata Agus, PT KAI akan mengupayakan menjalankan skema pendanaan sesuai mandat Perpres Nomor 49 tahun 2017 dulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
