Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk fokus pada program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dari program 35.000 MW. Perusahaan pelat merah ini juga diminta untuk memberikan kesempatan yang lebih terbuka pada pengusaha lokal untuk membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, berdasarkan hasil rapat terbatas diputuskan PLN diminta untuk berkonsentrasi membangun 10.000 MW. Sementara, 25.000 MW akan dibangun oleh independent power producer (IPP). "PLN sebagai representasi BUMN, milik negara, seharusnya yang dilakukan membeli listriknya, bukan untuk pabrik listriknya," kata dia, Rabu (22/6).
Menurut Pramono, dalam pembangunan pembangkit, PLN diminta untuk lebih mengedepankan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Sedangkan untuk pembangunan pembangkit oleh IPP, pemerintah akan lebih mengedepankan perusahaan lokal ketimbang perusahaan asing.
Dengan pembagian tugas antara PLN dan IPP ini, diharapkan perusahaan pelat merah dapat tepat lebih fokus dalam pembangunan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilometer (km). "Presiden memberikan instruksi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha nasional, jangan kemudian yang justru berperan adalah pemain besar dari luar," kata Pramono
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
