Plafon KUR Perumahan Capai Rp 130 Triliun pada 2025, Bank Siapkan Implementasinya

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Selvi Mayasari, Vatrischa Putri Nur | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp 130 triliun untuk tahun ini. Rencananya, KUR Perumahan ini akan disalurkan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Plafon ini merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dari total plafon tersebut, Rp 117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor (supply side) dengan batas maksimal pinjaman (plafon) sebesar Rp 20 miliar per kontraktor. Sementara itu, Rp 13 triliun diperuntukkan bagi demand side, yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.

Merespons wacana dari Pemerintah ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyampaikan jika pihaknya turut mendukung program pemerintah yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, khsususnya UMKM.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan perangkat pendukung implementasi pembiayaan kredit program perumahan tersebut,” ungkap Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo kepada Kontan, Rabu (17/9/2025).

Anggoro kemudian bilang bahwa sejak awal, BSI telah mendukung program pemerintah salah satunya lewat pembiayaan KUR Syariah.

“Harapannya KUR ini menjadi entry gate untuk UMKM naik kelas. Yang semula mendapat subsidi pembiayaan usaha dari pemerintah, ke depannya bisa mendapat akses pembiayaan SME maupun Komersial,” lanjutnya.

Dicatatnya hingga Mei 2025, BSI telah menyalurkan KUR Syariah untuk lebih dari 390 ribu pelaku UMKM. Jumlah ini merupakan total dari keseluruhan sejak merger BSI tahun 2021. Secara komposisi pembiayaan UMKM, BSI telah melampaui RPIM yang ditetapkan pemerintah sebesar 30% karena hingga Mei RPIM BSI mencapai 33,97%.

Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan jika Bank terus memperkuat peran strategisnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM, salah satunya dengan menggenjot KUR.

Hal ini tecermin dari pencapaian penyaluran KUR BRI sepanjang periode Januari sampai Agustus 2025 yang telah mencapai sebesar Rp 114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM. Penyaluran KUR BRI ini setara dengan 65,31% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025, yaitu sebesar Rp 175 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan terus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

“Penyaluran yang tepat sasaran akan mendorong produktivitas, mendukung keberlanjutan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. BRI konsisten mendorong UMKM agar menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Akhmad.

Penyaluran KUR BRI didominasi sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,07% dari total penyaluran KUR hingga akhir Agustus 2025. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp 50,95 triliun atau setara 44,58% dari total penyaluran KUR BRI.

Bahkan portofolio penyaluran KUR BRI juga menunjukkan peningkatan jangkauan secara nasional. Per Agustus 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI. Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 14 rumah tangga dan 15 rumah tangga.

Soal ini, Menteri UMKM Maman Abdurrachman pun menunjukkan bahwa realisasi KUR untuk UMKM hingga bulan September ini cukup menggembirakan.

Dicatatnya KUR untuk UMKM sampai 14 September 2025 mencapai Rp 190 triliun dari total alokasi Rp 270 triliun tahun ini. Dari capaian tersebut, jumlah debitur baru tercatat sebanyak 1,055 juta, sedangkan debitur graduasi mencapai sekitar 1,08 juta. Sementara total penerima KUR sampai tahun ini, baik debitur baru maupun lama, sebanyak 3,24 juta debitur.

Apalagi, penyaluran KUR ke sektor produksi bahkan mencapai 60,4% dari total keseluruhan realisasi, dengan nilai Rp 114 triliun. Dia menegaskan bahwa porsi KUR ke sektor produksi harus lebih besar dibandingkan konsumsi karena multiplier effect-nya lebih luas, termasuk penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi di tingkat bawah.

“Ini menjadi kata kunci terpenting bagi saya karena kita tekankan betul dari plafon KUR sebesar Rp 270 triliun harus 60% masuk ke sektor produksi. Alhamdulillah target ini sudah tercapai bahkan melewati,” jelas Maman.

Meskipun begitu Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingati bank penyalur untuk berhati-hati dalam melemparkan kredit kepada UMKM sektor Perumahan. Hal ini karena saat ini daya beli masyarakat sedang lesu dan sektor perumahan masih oversupply.

“Saat ini daya beli masyarakat sedang lesu dan sektor perumahan sedang mengalami oversupply. Gelontoran kredit tersebut berpotensi semakin meningkatkan supply rumah sehingga memperburuk situasi. Kalau ini terjadi, potensi kredit macet pun akan sangat tinggi,” kata Wijayanto.

Sehingga menurutnya, Pemerintah tidak seharusnya memberikan target terlalu tinggi kepada bank Himbara. Maknanya, keputusan memberikan kredit atau tidak harus diserahkan penuh kepada bank, dan mereka wajib menjalankan analisa kredit yang profesional.