Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim menegaskan, rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang dilangsungkan di Lembang semalam (13/6) tidak membahas soal nasib partainya di tubuh koaliasi sekertariat gabungan (setgab) pendukung pemerintahan Presiden SBY- Boediono.
Menurutnya, rapat tersebut hanya untuk membahas mengenai pembahasan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2013 yang kini tengah bergulir.
“Karena tidak ada pemberitahuan resmi, tentu sulit dibahas,” kata Abdul saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/6).
Menurutnya, keluar atau tidaknya PKS dari koalisi setgab itu tergantung pada Presiden SBY dan pihaknya tidak berhak untuk mengintervensi. Dia juga mengungkapkan, hingga kini, pihaknya masih belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pemberhentian koalisi maupun pencopotan menteri-menterinya di kabinet.
Sementara itu, rekannya Jazuli Juawaini justru memaparkan 3 kesimpulan pokok rapat DPTP tersebut lebih mengacu penegasan penolakan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Adapun 3 kesimpulan rapat adalah sebagai berikut :
1. Tetap melanjutkan menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah tidak menaikkan harga bbm sebagai wujud keberpihakan kepada rakyat.
2. Dalam pembahasan APBNP harus berpihak kepada kepentingan rakyat.
3. Terkait dengan menteri PKS di Kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
