Reporter: Noverius Laoli, RR Putri Werdiningsih | Editor: Adi Wikanto
Tanda-tanda didepaknya PKS dari koalisi semakin jelas. Koalisi pendukung pemerintah kembali mengabaikan PKS. Kini tinggal menunggu waktu, menteri PKS mengundurkan diri atau diganti oleh Presiden.
Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah makin jengkel dengan ulah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selasa (11/6) malam Setgab kembali menggelar rapat tanpa kehadiran pimpinan partai yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah itu. Padahal, semua pucuk pimpinan partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Setgab hadir. Terlebih lagi, rapat kali ini langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.
Bahkan SBY, sengaja meluangkan waktu khusus dari kegiatan kepresidenan. Sejak pukul 19.30 WIB, dengan mengenakan batik biru khas Partai Demokrat, SBY sudah keluar dari Istana Presiden, bertolak ke Jakarta Convention Center (JCC) untuk memimpin rapat itu.
Rapat berlangsung dari pukul 20.00-22.00 WIB di Ruang Tunggu Utama JCC. Ini merupakan kali kedua, Setgab menggelar rapat tanpa PKS. Seminggu sebelumnya, Selasa (4/6), pimpinan partai di Setgab menggelar rapat serupa di rumah dinas Wakil Presiden Boediono.
Sikap PKS yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu topik pembahasan pada pertemuan itu. "Kami kecewa dengan sikap PKS," kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan.
"Sikap PKS ini sama saja memisahkan diri dari koalisi," tandas Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Namun, tak ada satupun anggota Setgab yang membocorkan sanksi bagi si pembangkang.
Kalangan PKS mengklaim sudah terdengar pencopotan partai ini sebagai anggota Setgab Koalisi sejak akhir pekan lalu. "Sumber dari istana membocorkan ke salah satu menteri dari PKS, kami dikeluarkan dari koalisi," ujar Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah.
Namun sebelum berdendang lebih lantang soal rasa terzalimi, atau slogan lebih cinta rakyat ketimbang kekuasaan, PKS masih menunggu surat resmi soal pemecatan dari Setgab. PKS mengaku siap didepak dari koalisi, termasuk melepas jabatan tiga menteri yang kini masih setia di kabinet.
Rabu (12/6) malam, Dewan Syuro PKS berencana menggelar rapat untuk menyikapi polemik ini. PKS tentu merumuskan strategi jitu untuk memanfaatkan momentum terzalimi ini agar kembali meraih loyalitas dari para kadernya di akar rumput. Maklum bahtera partai bulan sabit kembar ini tengah terkoyak dan terguncang oleh perilaku korup dari kader mereka sendiri.
Semoga saja, ribut-ribut para politisi tak memengaruhi kinerja pemerintahan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
