Reporter: Adi Wikanto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Fraksi PKS di Komisi VII DPR meminta pemerintah segera membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut kasus penyelundupan solar di tengah laut. Berbagai kasus penyelundupan yang terjadi dinilai sudah berbuntut pada kenaikan konsumsi bahan bakar bersubsidi, khususnya konsumsi solar yang terus membengkak.
Asal tahu saja, tahun ini kuota subsidi solar hanya mencapai 11,25 juta KL. Namun, hingga akhir Juli kemarin, konsumsi solar sudah mencapai 7,39 juta KL. Diperkirakan, kuota tersebut hanya bakal mencukupi sampai bulan November saja.
Fraksi PKS menduga, pembengkakan konsumsi tersebut karena banyak solar yang diselundupkan melalui jalur laut. Contoh kasus, akhir Juli kemarin, kepolisian menggagalkan penyelundupan 4.000 liter solar di Muara Kamal, Jakarta Utara. Sebelumnya, awal Januari lalu, petugas juga mengamankan 17 ton solar yang akan diselundupkan melalui perairan Balikpapan.
Anggota Fraksi PKS di Komisi VII, Muhammad Idris Luthfi menduga, kasus-kasus penyelundupan tersebut sering terjadi. Sebab, perairan Indonesia sangat luas, sementara pengawasannya masih lemah. "Agar BBM subsidi tidak banyak diselundupkan ke luar, harus ada timsus yang mengawasi dan mengusutnya," kata Idris, Senin (27/9).
Tak hanya di laut, timsus juga harus memperketat pengawasan penggunaan solar bersubsidi di jalur darat. Sebab, ada dugaan banyak solar subsidi yang digunakan oleh kalangan industri. "Terutama di daerah pertambangan, banyak truk-truk tambang yang menggunakan solar subsidi. Itu pelanggaran," terang Idris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
