Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mempercayai kabar didepak dari koalisi partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan (Setgab). Sebab, PKS mengaku masih menunggu keputusan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab.
Karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menanggapi santai kabar angin yang menyatakan partainya telah didepak dari Setgab. "Kami tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak jelas, sebelum semuanya jelas," katanya saat dihubungi, Rabu (4/4).
Bila ternyata kabar itu benar, PKS sudah siap keluar dari PKS. Hingga saat ini, Mahfudz mengatakan, PKS masih melakukan dan menjalankan tugas kepartaiannya.
Kabar didepaknya PKS dari koalisi partai mencuat setelah sebelumnya, SBY mengumpulkan seluruh ketua partai politik yang tergabung dalam Setgab. Cuma, SBY sama sekali tidak mengundang PKS yang notabene anggota partai koalisi.
Tanda-tanda berakhirnya kebersamaan PKS dalam Setgab juga keluar dari mulut Sekretaris Setgab Syarif Hasan. Dia menyatakan, kini anggota Setgab tinggal lima anggota saja. "Sekarang ini ada lima. Yang bersama-sama solid ikut pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak sejalan dan melanggar kontrak koalisi. Syarif menjelaskan dalam kontrak koalisi dengan jelas menyebutkan, pertama, kebjakan pemerintah yang strategis wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab.
Kedua, kalau ternyata anggota koalisi Setgab berseberangan maka anggota koalisi tersebut harus mengundurkan diri dan keterlibatan dalam koalisi akan berakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
