Reporter: Dani Prasetya | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Fraksi Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) akan membentuk tim reformasi kunjungan kerja (kunker). Tim itu akan mengusulkan pada parlemen tentang mekanisme holistik kunker.
"Ini usulan fraksi. Dari PKS, kita akan bentuk tim yang nantinya akan mengusulkan revisi mekanisme kunker. Ini usulan agar lebih ada transparansi kunker, soal diterima atau tidak itu keputusan parlemen secara keseluruhan," ungkap Wakil Ketua DPR Anis Matta, usai paripurna rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2012, Jumat (20/5).
Pembentukan tim itu, disadari olehnya sebagai pimpinan, lantaran mempertimbangkan banyaknya kritikan tentang aktivitas kunker anggota dewan yang dianggap tidak transparan. Oleh karena itu, ketimbang menanggapinya secara negatif, dia memilih untuk mengusulkan mekanisme kunker yang lebih baik. "Sampai perintilannya. Supaya lebih baik," ujar dia.
Usulan yang diusung fraksi itu akan membahas revisi mekanisme kunker secara lebih konkrit dan detil. "Pokoknya mekanismenya kita revisi supaya lebih konkrit dan sophisticated," jelasnya.
Sebagai informasi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar pimpinan DPR melakukan audit pada setiap kunjungan kerja luar negeri. Audit itu untuk menilai kelayakan setiap kunjungan kerja.
"Bisa audit anggaran, audit tujuan, maksud kunjungan, dan audit layak tidaknya kunjungan ke sebuah negara," ungkap Anggota Komisi II Abdul Malik.
Bahkan, dia mengutarakan, agar pimpinan DPR juga melakukan audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan kunjungan. Selain itu, sebelum pelaksanaan kunjungan kerja setiap komisi seharusnya dapat menggelar temu wartawan untuk menjelaskan besarnya anggaran, jumlah anggota yang ikut, pemilihan negara, instansi yang dituju, dan tujuan kunjungan.
Memang, dia mengakui, keterbukaan informasi itu akan menimbulkan pro-kontra dari masyarakat dan media. Namun, unsur yang diinginkan dalam audit kunjungan kerja dan penjelasan pada publik itu adalah transparansi kerja dan anggaran. Selain itu, penilaian positif terhadap kunjungan kerja ke luar negeri. "Sayangnya pimpinan tidak berani," ujar dia.
Seperti diketahui, kunjungan kerja DPR ke berbagai negara menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. "Oleh karena itu, ke depannya, mekanisme kunjungan kerja itu dapat lebih transparan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
