kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.243   77,00   0,42%
  • IDX 5.189   73,64   1,44%
  • KOMPAS100 669   9,80   1,49%
  • LQ45 533   6,81   1,29%
  • ISSI 168   2,94   1,78%
  • IDX30 301   4,07   1,37%
  • IDXHIDIV20 408   5,74   1,43%
  • IDX80 77   1,12   1,47%
  • IDXV30 111   1,43   1,31%
  • IDXQ30 102   1,09   1,09%

PKL = pedagang kreatif lapangan


Senin, 27 September 2010 / 20:59 WIB


Reporter: Martina Prianti | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Pemerintah mengklaim saat ini tengah membenahi keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Caranya dengan memberikan kartu pengenal dan membuka peluang kerjasama dengan swasta.

Mari Elka Pengestu, Menteri Perdagangan mengatakan, dalam rangka pembenahan itu, pemerintah juga mengganti nama pedagang kaki lima menjadi pedagang kreatif lapangan. Tujuannya, untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat, swasta dan pemerintah daerah.

“Dalam nota kesepahaman tiga menteri (menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi dan UKM). Nanti PKL akan diberikan kartu anggota atau tanda pengenal dan ada lokasi sehingga memudahkan kementerian terkait mendata ketika memberikan bantuan,” ucap Mari di kantor Menko Perekonomian, Senin (27/9).

Menurut Mari, dengan adanya penertiban pengelolaan PKL, wilayah perkotaan, atau wilayah tempat berdagang PKL bisa semakin tertata dan bersih sehingga tidak merusak wajah kota. “Intinya adalah PKL di pinggir jalan diberdayakan tapi tidak digusur,” lanjutnya.

Terkait itu Mari melanjutkan, pemerintah mengimbau agar PKL tidak takut dengan program tersebut. Alasannya dengan penertiban cara berdagang bisa lebih rapi dan tertata serta memudahkan pemerintah memonitor perkembangan PKL.

Sementara itu Ardiansyah Parman, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan mengatakan, penataan PKL akan memberikan keuntungan bagi PKL itu sendiri dan pihak swasta. “Perlu diingat, PKL itu termasuk sektor informal, dan di Indonesia sektor tersebut sangat besar,” kata dia.

Menurut Ardiansyah, pemerintah berharap pemerintah daerah juga tergugah untuk memberikan fasilitas kepada PKL. Bisa saja dengan menyediakan ruang berdagang yang representatif. “Tadi sudah diimbau, agar semua Gubernur atau Walikota daerah, bisa menyediakan fasilitas untuk itu,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×