Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha berharap gejolak politik yang terjadi saat ini segera selesai. Hari ini,sejumlah elemen masyarakat dari mulai buruh, mahasiwsa, akademini, praktisi dan kelompok masyarakat sipil hingga artis bereaksi keras dengan turun ke jalan menuntut DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, ketegangan politik yang berlansung lama pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi sektor usaha.
"Sikap PHRI adalah berharap para pihak tidak mengedepankan kepentingan jangka pendek dan merusak kepentingan jangka panjang krn kelangsungan ekonomi adalah merupakan hal utama," katanya saat dihubungi KONTAN, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga: Pengesahan RUU Pilkada Batal, Dasco: Tetap Gunakan Keputusan MK
Menurut Maulana, semakin berlarut-larut adanya ketengangan politik dan menyebabkan aksi massa turun ke jalan, tentu pada wilayah-wilayah tersebut bakal terjadi gangguan aktivitas ekonomi.
"Kalau masih terus bergejolak, keberlangsung usaha akan terpengaruh dan hal yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa saja terjadi, tak terhindarkan," jelasnya mengingakan.
Maulana menuturkan, setiap masuk periode politik atau suksesi kepemimpinan, selalu muncul masalah yang dipicu oleh konflik kepentingan. Cuma, yang kita khawatirkan itu dampaknya yang tidak diharapkan.
"Maka kami meminta pihak pihak terkait untuk bisa menyelesaikannya, karena cepat atau terkatung-katung tidak ada penyelesaian, tergantung di partai politik dan pemerintah," sebutnya.
Yang terang, Maulana bilang, pelaku usaha berharap masa transisi pemerintahan ini berjalan baik, tidak diwarnai dengan gejolak politik yang memicu demo dan kerusuhan. "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan ke selanjutnya untuk menyelasaikan tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
