Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan pencetakan dan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat terselesaikan kurang dari satu bulan ini.
Seperti diketahui, pada tahun ini pemerintah telah menambah jumlah kepesertaan JKN program PBI dari 86,4 juta menjadi 92,4 juta orang, atau naik sebanyak 6 juta orang.
Selain itu, adanya penonaktifan sebanyak 1,75 juta peserta JKN program PHI pada tahun lalu yang harus digantikan oleh penerima bantuan baru juga berpengaruh terhadap jumlah pencetakan KIS.
"Satu bulan harus selesai, karena perlu untuk proses cetak dan tender. Tender setidaknya perlu waktu 20 hari," kata Plt Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fachmi Idris, belum lama ini. Namun sayang, Fachmi tidak dapat memberikan perincian anggaran yang dialokasikan untuk pencetakan KIS tersebut.
Untuk tahun 2015, seluruh KIS sudah tersalurkan 100% dipihak ketiga seperti PT Pos, JNE, TIKI dan Mitra BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut yang sudah tersalurkan ke end user telah mencapai 60%.
Fachmi menegaskan, bagi peserta JKN program PIB yang baru dan belum memiliki KIS dapat secara langsung memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasalnya, kepesertaannya tersambung dengan NIK dari peserta yang bersangkutan.
Bahkan, untuk pihak yang mengalami permasalahan, BPJS Kesehatan juga telah membentuk posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS di kantor-kantor cabang BPJS di daerah-daerah. Master file dari peserta JKN program PBI sudah diberikan dari pemerintah ke BPJS Kesehatan.
Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar mengatakan, percepatan distribusi KIS kepada peserta harus segera dilakukan. "Ini masalah, jangan sampai kalau peserta datang tanpa kartu akan dipersulit," ujar Timboel.
Selain itu, pendistribusian KIS juga perlu diperhatikan. Pasalnya, masyarakat yang tergolong gelandangan juga masuk dalam pihak penerima JKN program PIB. Semestinya, pemerintah memberikan prioritas khusus bagi golongan masyarakat tersebut, tanpa harus diwajibkan memiliki KIS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
