Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara masih akan menemui banyak kendala, terutama dalam pengambilalihan lahan yang akan digunakan sebagai IKN.
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki data mengenai status lahan yang ada di kawasan IKN Nusantara. Mengenai lahan yang perlu dibebaskan di area tersebut, Sidik mengatakan belum bisa jelaskan secara terperinci.
“Saya belum bisa jelaskan detail aktivitas tersebut. Tetapi tentu pemerintah sudah menyiapkan,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (9/2).
Sidik juga menjelaskan bahwa karena hal tersebut pemerintah akan membangun IKN secara bertahap. “Soal pembebasan lahan, pemerintah sudah memiliki data mengenai status lahan yang ada di kawasan IKN. Karena ini pembangunannya dilakukan secara bertahap, nanti kita akan lihat lagi detailnya seperti apa, tapi pemerintah ada data itu,” jelasnya.
Baca Juga: Jokowi : Ibu Kota Negara Bagian Penting Transformasi Ekonomi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sebelumnya menjelaskan bahwa IKN Nusantara akan dibangun dengan luas lahan 256.000 hektare, dengan 80 persen di antaranya akan dibarkan tetap menjadi hutan.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, mengenai pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah, pada eksekusinya nanti pasti akan ada kendala, terutama berurusan dengan tanah dikuasai taipan.
Selain itu, ia juga melihat masalah lahan yang ada di sekitar tambang, seperti lahan konsesi yang jumlahnya banyak dan tidak ada konservasi dari perusahaan yang mengeksploitasi.
