Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan The Jakarta Consulting Group (JCG). Penandatangan kerja sama ini bertujuan untuk memperluas pembangunan tata kelola di sektor swasta maupun di sektor publik.
Tujuan kerja sama ini adalah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan internalisasi kebijakan mengenai Governansi, yang juga terkait dengan Manajemen Resiko dan Kepatuhan.
Kategorinya antara lain Perusahaan Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Patungan, Perusahaan yang berbasis pada konsep Syariah, Institusi Publik, serta Lembaga Nirlaba.
Baca Juga: Porsi pendapatan semester I-2019, ADHI: Kontribusi konstruksi 82%
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan, penerapan tata kelola yang baik harus dilakukan secara bersamaan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. "Itu sebabnya kami berpikir bahwa perlu menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
Intinya Ke depan harus dibangun agent of change. Karena tidak mungkin Indonesia yang begitu luas ini hanya mengeluarkan pedoman-pedoman saja, kemudian seolah-olah semuanya bisa dijalankan dengan baik," ujarnya, Rabu (21/8).
Achmad melanjutkan, The Jakarta Consulting Group pun dipilih karena JCG berkaitan erat dengan konglomerasi. Menurutnya, perusahaan swasta nasional, juga BUMN dan UKM merupakan pilar penyelenggaraan perekonomian, karena itu pelaksanaannya perlu tata kelola yang baik pula.
Baca Juga: Sri Mulyani beberkan penyebab BPJS Kesehatan terus mengalami defisit
"Kalau penerapan governance ini kurang dilakukan dengan baik. Bisa dilihat kesenjangan ekonomi itu tambah lebar," tambahnya.
