CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Perbedaan bantuan langsung Jokowi dengan SBY


Senin, 08 September 2014 / 07:14 WIB
Perbedaan bantuan langsung Jokowi dengan SBY
ILUSTRASI. Sido Muncul (SIDO) pasang target konservatif tahun ini


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Anggota tim transisi bidang ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengatakan, satu dari sekian opsi yang kini tengah didesain untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pemberian bantuan langsung.

"Tapi bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai), tapi insentif. Itu akan dikemas tidak untuk konsumsi, tapi digunakan untuk mendorong aktivitas produksi," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Subsidi BBM: Solusi atau Masalah?' di Menteng, Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Wijayanto menjelaskan, nantinya bantuan langsung tersebut diarahkan supaya tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi saja, melainkan juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif.

Di samping bersifat cash, yang sedang tim persiapkan saat ini adalah diberikan juga program pendampingan. "Konkretnya akan ada kelompok kecil yang akan didampingi tim untuk menjalankan bisnis kecil. Tergantung daerahnya, kalau di pedesaan ya yang sesuai dengan desa. Kalau di kota ya bisnis yang pas untuk masyarakat perkotaan," imbuh Deputy Rector for Cooperation and Business Development Universitas Paramadina itu.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah program bantuan ini akan memberdayakan para pendamping yang dikoordinasikan dalam sebuah lembaga koordinator.

Menurut Wijayanto, saat ini memang banyak program untuk masyarakat miskin dan perdesaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Namun, lantaran saking banyaknya, justru monitoring atau pengawasan program menjadi kurang efektif.

Keberadaan badan atau lembaga koordinator dimaksudkan agar program bantuan langung bisa lebih terorganisir. Sementara itu, mengenai anggaran program bantuan langsung, Wijayanto memastikan hal tersebut sedang dalam proses kajian.

"Jadi itu program yang disiapkan ketika nanti harga BBM dinaikan. Tapi belum ada kepastian apakah itu jadi dilaksanakan atau tidak. Itu tergantung Pak Jokowi dan Pak JK, tapi ini kita siapkan," ucap dia. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×