Perang Dagang Kembali Memanas, DPR Minta Pemerintah Aktif di WTO

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyuarakan keprihatinannya atas memburuknya kondisi perdagangan internasional yang saat ini kembali diwarnai oleh kebijakan proteksionis sejumlah negara besar, terutama Amerika Serikat.

Ia menilai Indonesia perlu mengambil inisiatif di kancah global, khususnya melalui forum World Trade Organization (WTO), untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan dunia yang lebih adil, nondiskriminatif, dan berkelanjutan.

"Dunia kembali dihadapkan awan kelabu, perekonomian global terdistorsi, karena kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara yang dimulai dari perang tarif AS dan China di babak kedua, setelah babak pertama di tahun 2018," ujar Said dalam keterangan resminya, Jumat (4/4).

Said menyebut, sejak Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024, negara adidaya itu kembali menerapkan kebijakan perdagangan yang agresif dan proteksionis.

Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia sebesar US$ 27,7 triliun , Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump kembali terlibat dalam perang dagang dengan Tiongkok yang memiliki PDB sebesar US$ 17,7 triliun.

Bahkan, Amerika juga memperluas kebijakan tarifnya kepada negara-negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko, serta Indonesia yang baru-baru ini dikenakan tarif sebesar 32% atas barang-barang ekspornya.

Menurut Said, langkah sepihak Amerika Serikat ini dapat membawa dampak negatif global sebagaimana yang pernah terjadi pada era McKinley Tariff di abad ke-19, yang turut memperburuk krisis ekonomi panjang antara 1873 hingga 1896.

"Langkah sepihak AS ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era McKinley," katanya.

Ia juga menyoroti kecenderungan Trump yang menentang perdagangan bebas, lebih memilih kebijakan tarif demi meningkatkan penerimaan pajak dan menekan defisit perdagangan.

Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu merespons beberapa langkah dan inisiatif.

Said mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," katanya.

Menurutnya, Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu.

Misalnya saja adalah menjaga produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, jika produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," imbuh Said.

Selain itu, memastikan kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

Kemudian, memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.

Said juga mengatakan bahwa pemerintah memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

Ia menyebut bahwa pemerintah perlu menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.

"Dan perekonomian domestik cenderung menurun namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," imbuhnya.

Said juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang kredibel dan transparan sebagai fondasi kepercayaan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global.