Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan Pengusaha menilai bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sangat tepat.
Dimana ditegaskan bahwa pencairan JHT baru dapat dilakukan saat peserta memasuki usia 56 tahun atau saat peserta mengalami cacat total tetap atau diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta sekaligus Anggota LKS Tripartit Nasional Sarman Simanjorang mengatakan, sesuai dengan filosofinya Jaminan Hari Tua sejogyanya dapat dinikmati ketika usia produktifnya mulai menurun dan sudah memasuki pensiun. Sehingga pekerja tersebut memiliki bekal di hari tua atau dapat dijadikan modal usaha.
Sarman menambahkan, perubahan ketentuan pencairan JHT ini sangat jelas untuk memastikan atau menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya di saat memasuki pensiun,tidak untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek di saat usia produktif.
Baca Juga: Mengapa JHT Baru Bisa Cair Saat Peserta Berusia 56 Tahun? Simak Penjelasan DJSN
"Program Pemerintah ini seharusnya mendapat dukungan penuh dari kalangan Serikat Pekerja/Buruh, karena ini sebagai bukti bahwa Pemerintah sangat memikirkan kesejahteraan pekerja di usia tuanya," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Selasa (15/2).
Manfaat JHT merupakan tabungan yang apabila dicairkan dalam jangka waktu yang lama akan menguntungkan peserta karena dikelola BPJS Ketenagakerjaan dan penjamin program JHT ini adalah Pemerintah.
"Sehingga tidak perlu ada yang dikawatirkan, program JHT ini dari oleh dan untuk pekerja," imbuhnya.
Selain itu, Sarman menilai pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemerintah sudah memiliki Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan mendapatkan manfaat dalam bentuk uang tunai selama 6 bulan dimana 3 bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah maksimal Rp 5 juta dan 3 bulan berikutnya sebesar 25% dari upah maksimal Rp 5 juta.
"Juga akan mendapatkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jadi ketika pekerja terkena PHK jangan langsung yang dipikirkan pencairan JHT, anggap itu tabungan jangka Panjang yang akan dinikmati kelak untuk kehidupan yang lebih sejahtera bersama keluarga," ujarnya.
Baca Juga: Ini Penyebab Masa Pencairan JHT Jadi Polemik Versi FSPTSI
Sarman mengatakan, pihaknya menilai program JHT ini sangat bagus, dimana terdapat jaminan dan kepastian masa depan yang lebih sejahtera.
"Makanya kita sangat mendukung penuh Permenaker ini untuk masa depan yang lebih bahagia dihari tua.Kami mengajak kepada semua pekerja sebagai peserta JHT ini mendukung penuh Permenaker ini dan tolong dipikirkan dulu dari sisi positifnya dan manfaat jangka panjangnya, sebaliknya jika menolak tentu yang dirugikan adalah pekerja juga," ungkapnya.
Baca Juga: Kalangan Pengusaha Respons Positif Kebijakan Terbaru Program JHT
Selain itu, Sarman menegaskan, pengusaha tidak memiliki kepentingan langsung terhadap program JHT, karena dananya bersumber dari pekerja yang menjadi peserta. Namun jika Permenaker ini dianggap merugikan peserta, Sarman berharap masih ada waktu untuk berdialog kepada Pemerintah. Mengingat masa berlakunya masih tiga bulan lagi atau efektif pada tanggal 4 Mei 2022.
"Namun akan lebih baik diberikan masukan yang mengarah kepada pengelolaan yang lebih professional, transparan dengan dukungan pelayanan yang berbasis IT sehingga dapat memudahkan pencairan pada waktunya," pungkas Sarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
