Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dengan menggandeng Jerman dalam waktu dekat ini akan mengevaluasi pelaksanaan Program Tol Laut. Rencananya, hasil evaluasi tersebut akan dijadikan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki program yang telah satu tahun berjalan tersebut.
Lalu, bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan program tersebut selama satu tahun belakangan ini? Andre Silalahi, Wakil Ketua Umum Organda DKI Jakarta Bidang Angkutan Barang dan Tanki mengatakan, sampai saat ini keampuhan program yang diperkirakan akan menelan dana Rp 700 triliun tersebut belum terasa.
Sampai saat ini, program tersebut belum mampu menurunkan biaya logistik seperti yang diharapkan. Masalah tersebut kata Andre disebabkan oleh kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan.
Kebijakan pembangunan, khususnya pengembangan industri saat ini dinilainya masih fokus kepada wilayah barat. "Ini membuat kapal angkut, dari barat isi dan dari timur kosong, sama saja biaya angkutnya," katanya kepada KONTAN, Minggu (28/2).
Zulkarnaen, Ketua Komite Tetap Multimoda/ Logistik Kadin mengatakan, pelaksanaan program Tol Laut saat ini juga masih setengah hati, belum masif dan tersistematis. Hal ini bisa dilihat dari pola pengangkutan barang yang masih bersifat kecil dan sporadis.
"Lihat saja, yang ada sekarang untuk Tol Laut, pemerintah gandeng Pelni, penumpang keangkut, barangnya juga, kalau mau berhasil tidak sporadis seperti itu," katanya.
Agar ke depan, program Tol Laut berjalan sesuai yang diharapkan, Andre berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki program tol laut mereka dengan membentuk kelompok kerja untuk memperbaiki pola pembangunan agar bisa merata. "Libatkanlah kementerian terkait koordinasikan, buat pembangunan bisa merata," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
