kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45847,01   -7,82   -0.91%
  • EMAS922.000 0,55%
  • RD.SAHAM -0.15%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Pengusaha menilai pilkada di tengah pandemi berisiko besar terhadap ekonomi


Senin, 21 September 2020 / 19:14 WIB
Pengusaha menilai pilkada di tengah pandemi berisiko besar terhadap ekonomi
ILUSTRASI. Bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie (kiri) bersama bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan saat akan menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan di Kota Tangerang Selatan, B

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pengusaha menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) berisiko tinggi. Kegiatan Pilkada dinilai bisa menciptakan interaksi yang besar sehingga rentan terjadi penularan Covid-19.

Hal itu menjadi kekhawatiran pelaku usaha yang dapat berujung semakin panjangnya penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Penyelenggaraan pilkada pada masa COVID-19 memang mengkhawatirkan karena lokasi pemilihan bisa menjadi sentral penularan baru," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (21/9).

Namun, Shinta bilang bila Pilkada tetap dijalankan perlu protokol yang ketat dalam setiap prosesnya. Bila terdapat aturan yang baik maka Pilkada bisa berjalan seperti sejumlah negara yang telah melakukan Pilkada.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Kalau pilkada membuat rakyat sakit, untuk apa disegerakan?

Meski begitu, Pilkada dinilai tidak berdampak bagi perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Hal itu baik secara nasional mau pun ekonomi daerah.

"Terkait dampak ekonomi, berdasarkan track record kita, pemilu termasuk pilkada tidak berkontribusi positif menggerakkan ekonomi karena procurement yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan pemilu sangat terbatas," terang Shinta.

Justru kondisi Pilkada menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Shinta bilang kegiatan usaha produktif cenderung menunggu dan melihat sepanjang Pilkada untuk antisipasi ketidakpastian kebijakan ke depan.

Sementara itu Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira meminta Pilkada ditunda. Pelaksanaan Pilkada akan membuat kepala daerah tak fokus menangani Covid-19.

"Pilkada di tengah pandemi berisiko banget, ya lebih baik ditunda dulu," jelas Anggawira.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 hari ini terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 4.176 yang menbuat total kasus positif menjadi 248.852 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 180.797 orang sembuh dan 9.677 meninggal dunia.

 

Selanjutnya: Setelah PBNU, Muhammadiyah minta Pilkada serentak 2020 ditunda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Rahasia Banjir Order dari Digital Marketing Sukses Berkomunikasi: Mempengaruhi Orang Lain Batch 3

[X]
×