Pengusaha Buka-bukaan, Kebijakan Pemerintah Belum Mampu Selamatkan Manufaktur

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kontraksi sektor manufaktur Indonesia yang tercermin dari penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur ke level 46,9 pada Juni 2026 dinilai menjadi sinyal serius bagi kondisi industri nasional. 

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lesunya aktivitas manufaktur, meski bukan satu-satunya faktor. 

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, ketika daya beli masyarakat melemah, permintaan terhadap barang ikut menurun. Kondisi tersebut membuat pelaku industri menahan produksi, mengurangi pembelian bahan baku, hingga menunda ekspansi usaha.

Baca Juga: PMI Manufaktur RI Terpuruk, Pengamat: Industri Hadapi Tekanan dari Dua Arah

"Turunnya PMI Manufaktur Juni 2026 ke level 46,9 dari 50,0 memang harus dibaca sebagai sinyal serius bahwa sektor manufaktur kembali mengalami tekanan," ujar Sobur kepada Kontan.co.id, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap industri manufaktur tidak hanya berasal dari melemahnya konsumsi domestik. 

Pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi, ketidakpastian pasar, pelemahan permintaan ekspor, hingga persaingan dengan produk impor.

Oleh karena itu, Sobur menilai kebijakan pemerintah saat ini belum cukup kuat apabila hanya bersifat umum. Industri manufaktur, kata dia, membutuhkan langkah yang lebih konkret, cepat, dan terarah agar dapat kembali tumbuh. 

Ia menilai pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, menekan biaya produksi industri, memperkuat akses pembiayaan, memperbaiki iklim usaha, hingga memberikan perlindungan terhadap pasar domestik dari praktik impor yang tidak sehat.

"Kebijakan pemerintah saat ini menurut saya belum cukup kuat bila hanya bersifat umum. Manufaktur membutuhkan kebijakan yang lebih konkret, cepat, dan terarah," katanya. 

Bagi industri padat karya seperti furnitur dan kerajinan, lanjut Sobur, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah kepastian regulasi, insentif pembiayaan, perluasan akses pasar ekspor, serta kebijakan yang mampu membantu industri bertahan di tengah tekanan sekaligus menciptakan ruang untuk bertumbuh.

Baca Juga: Babak Baru Polemik Hotel Sultan, Keturunan Raja Solo VIII Klaim Pemilik Lahan

Ia menegaskan, penurunan PMI ke level 46,9 seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat sektor riil yang menjadi penggerak utama aktivitas industri dan penyerapan tenaga kerja.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha muda Indonesia (HIPMI), Anggawira.

Menurutnya, penurunan PMI manufaktur menjadi 46,9 harus menjadi perhatian serius karena menunjukkan aktivitas manufaktur kembali berada pada fase kontraksi. 

Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, seperti pelemahan daya beli masyarakat.

Anggawira menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan. Dari sisi domestik, permintaan masyarakat memang belum pulih sepenuhnya sehingga industri yang berorientasi pada pasar dalam negeri masih mengalami perlambatan pesanan.

Selain itu, permintaan ekspor juga belum kembali kuat akibat ketidakpastian ekonomi global, perlambatan di sejumlah negara mitra dagang, serta meningkatnya tensi geopolitik yang menekan permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia.

Di sisi lain, dunia usaha juga masih dibebani tingginya biaya produksi, mulai dari logistik, energi, pembiayaan hingga fluktuasi nilai tukar. 

Kondisi tersebut membuat margin industri semakin tipis sehingga banyak perusahaan memilih lebih berhati-hati dalam meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi.

Meski demikian, Anggawira menilai berbagai kebijakan pemerintah seperti stimulus fiskal, deregulasi, hilirisasi, dan upaya menjaga iklim investasi telah berada di jalur yang tepat.

"Namun dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kebijakan tersebut masih perlu diperkuat agar dampaknya lebih cepat dirasakan sektor riil," katanya.

Untuk mempercepat pemulihan manufaktur, HIPMI mengusulkan lima langkah prioritas, yakni meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengendalian inflasi, memperkuat daya saing industri lewat penyederhanaan regulasi dan penurunan biaya logistik, memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya dan berorientasi ekspor, mempercepat diversifikasi pasar ekspor, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional.

Anggawira optimistis sektor manufaktur masih memiliki peluang kembali ke zona ekspansi apabila kondisi ekonomi global mulai membaik dan penguatan kebijakan industri dijalankan secara konsisten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News