Reporter: Dian Pitaloka Saraswati
JAKARTA. Pengusaha angkutan umum masih harus bersabar menunggu insentif penurunan tarif angkutan. Pasalnya surat keputusan gubernur belum disetujui DPRD.
"SK itu sudah siap, tapi tidak bisa ditandatangani karena belum ada surat persetujuan dari DPRD. Nomornya belum ada," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Balaikota, Senin (16/2).
Perihal permintaan revisi Peraturan Daerah No 1 tahun 2006 tentang retribusi daerah. Nah, jika harus mengutak-atik Perda lagi, Fauzi khawatir prosesnya akan molor. "Kelarnya baru dua atau tiga bulan akan datang gimana?," katanya.
Menurut Fauzi, saat ini penghapusan retribusi tersebut mendesak bagi operator angkutan umum. Makanya, kalau semua harus sampai merubah perda, nanti Pemprov dianggap tidak berpihak kepada yang membutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
