Penghapusan Pajak JHT Lebih Untungkan Siapa? Ini Kata Pengamat Pajak

Senin, 29 Juni 2026 / 22:46 WIB

ILUSTRASI. Suasana di kantor pelayanan pajak Madya, Jakarta Selatan (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai belum tentu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pekerja.

Pengamat menilai kebijakan tersebut justru berpotensi lebih menguntungkan pekerja berpenghasilan tinggi yang memiliki saldo JHT besar.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, polemik yang berkembang selama ini berangkat dari anggapan bahwa pajak atas pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

Padahal, menurutnya, mekanisme yang berlaku saat ini tidak mencerminkan pengenaan pajak berlapis.

"Tidak ada pengenaan pajak berlapis atas JHT karena Indonesia menerapkan skema Exempt Exempt Tax (EET)," ujar Fajry kepada Kontan, Senin (29/6/2026).

Dalam skema EET, iuran JHT tidak dikenakan pajak saat disetorkan oleh pekerja maupun selama dana tersebut berkembang.

Pajak baru dikenakan ketika manfaat JHT dicairkan. Model ini juga menjadi praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara dan banyak digunakan dalam sistem perpajakan dana pensiun.

Fajry menjelaskan, secara prinsip manfaat JHT merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang masuk dalam kategori objek pajak.

Kesalahpahaman di masyarakat muncul karena iuran JHT kerap dipersepsikan sebagai potongan gaji yang sifatnya serupa dengan pajak.

Menurut dia, apabila pajak atas pencairan JHT dihapus, Indonesia akan beralih ke skema Exempt Exempt Exempt (EEE), yakni tidak ada pajak yang dikenakan sejak iuran dibayarkan hingga manfaat dicairkan.

Skema tersebut dinilai tidak umum diterapkan secara internasional.

Dari sisi distribusi manfaat, penghapusan pajak JHT juga berpotensi menciptakan ketimpangan. Pekerja dengan saldo JHT besar akan memperoleh penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan pekerja dengan saldo terbatas.

"Kalau pajaknya dihapus, manfaat terbesar justru akan dinikmati kelompok berpendapatan tinggi yang mencairkan dana dalam jumlah besar," kata Fajry.

Karena itu, alih-alih menghapus pajak, Fajry menilai pemerintah lebih tepat memperluas perlindungan bagi pekerja berpenghasilan rendah melalui penyesuaian ambang batas pencairan JHT yang mendapatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0%.

"Yang lebih tepat adalah menaikkan ambang batas pencairan JHT yang dikenakan tarif 0%," ujarnya.

Selanjutnya